Pemerintah Indonesia secara gencar menjalankan misi pelestarian alam melalui berbagai kebijakan konservasi, dengan penetapan taman nasional sebagai salah satu instrumen utamanya. Namun, wajah konservasi ini ternyata memicu penolakan keras dari masyarakat adat di berbagai wilayah, membenturkan visi negara dengan klaim kepemilikan atas tanah leluhur mereka yang telah diwarisi turun-temurun.
Ketegangan ini bukan sekadar friksi lokal, melainkan permasalahan nasional yang menjangkau dari gugusan pulau di Nusa Tenggara hingga belantara Kalimantan. Bagi komunitas adat, penetapan kawasan konservasi di wilayah mereka berarti penjepitan ruang hidup dan ancaman terhadap eksistensi budaya, memunculkan seruan tegas: “Tanah ini dari leluhur, bukan negara.”
Benturan Misi Konservasi dan Klaim Tanah Adat
Kebijakan konservasi lingkungan di Indonesia, yang termanifestasi dalam bentuk taman nasional, bertujuan mulia untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem. Pemerintah memandang taman nasional sebagai solusi vital untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan krisis iklim. Namun, implementasinya seringkali abai terhadap realitas sosial dan historis komunitas yang telah mendiami wilayah tersebut jauh sebelum penetapan status konservasi.
Dalam banyak kasus, wilayah yang ditetapkan sebagai taman nasional adalah tanah ulayat atau tanah adat yang secara turun-temurun dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam yang selaras dengan nilai-nilai lokal, seringkali justru berkontribusi pada kelestarian hutan dan lingkungan. Konflik muncul ketika negara mengklaim kepemilikan penuh atas tanah tersebut, membatasi, bahkan melarang aktivitas masyarakat adat yang sebelumnya adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka.
Suara Masyarakat Adat: Hidup Terjepit di Tanah Leluhur
Penolakan masyarakat adat terhadap taman nasional bukan tanpa alasan. Mereka merasakan langsung dampak negatif yang merugikan kehidupan dan identitas mereka. Beberapa dampak signifikan meliputi:
- Pembatasan Akses Sumber Daya: Masyarakat adat kehilangan akses terhadap hutan, sungai, dan lahan pertanian yang menjadi sumber pangan, obat-obatan, dan mata pencarian mereka.
- Kriminalisasi: Praktik-praktik tradisional seperti berburu, meramu, atau membuka lahan untuk pertanian subsisten yang telah dilakukan lintas generasi, kini dianggap ilegal dan dapat berujung pada penangkapan atau denda.
- Pergeseran Budaya dan Identitas: Kehilangan hubungan dengan tanah leluhur berarti hilangnya praktik budaya, ritual, dan pengetahuan lokal yang terikat erat dengan alam.
- Dislokasi dan Pengungsian: Dalam beberapa kasus ekstrem, masyarakat adat terpaksa mengungsi atau dipindahkan dari wilayah adat mereka demi kepentingan konservasi.
Fenomena ini menyoroti diskrepansi antara tujuan mulia konservasi dan hak asasi manusia, khususnya hak-hak masyarakat adat. Mereka merasa dijebak dalam dilema antara pelestarian alam dan kelangsungan hidup budaya serta ekonomi mereka.
Urgensi Pengakuan dan Perlindungan Hak Adat
Isu benturan antara kebijakan konservasi dan hak masyarakat adat bukanlah hal baru di Indonesia. Berulang kali, berita serupa mencuat, mengingatkan kita pada artikel-artikel sebelumnya mengenai perjuangan masyarakat adat untuk pengakuan hak atas tanah di berbagai daerah. Konstitusi Indonesia, melalui UUD 1945 Pasal 18B Ayat (2), sebenarnya telah mengakui keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Namun, regulasi pelaksana di tingkat sektoral seringkali belum memadai atau bahkan kontradiktif, terutama dalam kerangka Undang-Undang Kehutanan dan konservasi.
Masyarakat adat mendesak pemerintah untuk segera mengakui dan melindungi hak-hak mereka secara komprehensif. Ini termasuk proses yang melibatkan persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA atau FPIC – Free, Prior, and Informed Consent) sebelum penetapan atau perubahan batas kawasan konservasi. Tanpa PADIATAPA, legitimasi kebijakan konservasi akan terus dipertanyakan dan konflik akan terus berulang.
Menuju Konservasi Inklusif dan Berkeadilan
Menghadapi situasi ini, sudah saatnya pemerintah mengadopsi pendekatan konservasi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Ini berarti melibatkan masyarakat adat sebagai mitra setara dalam pengelolaan kawasan, bukan sekadar objek kebijakan. Mereka adalah penjaga hutan yang paling efektif jika hak-hak dan pengetahuan tradisional mereka dihormati.
Langkah-langkah yang dapat diambil meliputi reevaluasi batas-batas taman nasional yang tumpang tindih dengan tanah adat, melakukan pemetaan partisipatif untuk mengakui wilayah adat, serta mengembangkan model pengelolaan bersama yang memungkinkan masyarakat adat tetap melestarikan budaya dan keberlanjutan hidup mereka sambil berkontribusi pada perlindungan lingkungan. Memadukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal adalah kunci untuk menciptakan konservasi yang benar-benar berkelanjutan, sekaligus menghormati martabat dan hak asasi manusia.
Konflik antara taman nasional dan masyarakat adat adalah cerminan dari tantangan yang lebih besar dalam pembangunan Indonesia: bagaimana menyeimbangkan kepentingan pembangunan, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Sebuah solusi yang berpihak pada masyarakat adat bukan hanya soal keadilan, tetapi juga investasi jangka panjang untuk keberlanjutan alam Indonesia.
