Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, secara tegas menyerukan agar postur pertahanan Republik Indonesia (RI) harus dibangun ulang dengan fondasi visi geopolitik Bung Karno. Pernyataan ini bukan sekadar refleksi historis, melainkan sebuah desakan strategis yang menyoroti urgensi reorientasi arah kebijakan pertahanan nasional di tengah dinamika global dan regional yang semakin kompleks. Sebagai putri proklamator sekaligus mantan Presiden RI, suara Megawati membawa bobot politik dan ideologis yang signifikan, memicu pertanyaan mendalam tentang implementasi filosofi masa lalu untuk tantangan masa kini.
Pernyataan Megawati mengindikasikan bahwa arah pembangunan pertahanan Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih fundamental, tidak hanya sekadar modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) semata. Visi geopolitik Sukarno, yang dikenal dengan konsep ‘Poros Maritim Dunia’ dan ‘Trisakti’ (berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan), secara intrinsik menuntut kemandirian dan kekuatan yang berorientasi pada kepentingan nasional seutuhnya. Ini berarti pengembangan kapabilitas militer yang tidak hanya responsif terhadap ancaman eksternal, tetapi juga proaktif dalam menjaga integritas wilayah serta memproyeksikan kekuatan di kawasan maritim strategis.
Analisis kritis terhadap pernyataan ini menunjukkan adanya upaya untuk menghubungkan kembali kebijakan pertahanan dengan akar ideologi bangsa, khususnya dari perspektif pendiri negara. Dalam konteks politik PDIP yang selalu menggaungkan ajaran Bung Karno, seruan ini dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegaskan identitas politik partai sekaligus memberikan arah filosofis bagi pemerintahan yang saat ini dipimpin oleh kader partainya. Namun, tantangan besar muncul dalam menerjemahkan visi historis tersebut ke dalam doktrin pertahanan yang relevan dengan perkembangan teknologi militer abad ke-21 serta dinamika aliansi global.
Menilik Visi Geopolitik Sukarno untuk Pertahanan
Visi geopolitik Bung Karno menempatkan Indonesia sebagai negara maritim besar yang memiliki peran sentral di kawasan Asia Tenggara dan Samudra Hindia. Konsep ini menuntut kekuatan militer yang mampu melindungi kedaulatan di seluruh wilayah kepulauan, mengamankan jalur pelayaran vital, dan menegaskan kehadiran Indonesia di panggung internasional tanpa terjebak dalam blok-blok kekuatan besar. Beberapa poin kunci dari visi ini yang relevan dengan pertahanan meliputi:
- Kemandirian Strategis: Mengurangi ketergantungan pada negara lain dalam pengadaan dan pengembangan alutsista.
- Doktrin Pertahanan Semesta: Melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam upaya pertahanan.
- Fokus Maritim: Pembangunan kekuatan angkatan laut yang tangguh untuk mengamankan wilayah laut dan perairan strategis.
- Politik Bebas Aktif: Menghindari aliansi militer yang mengikat, namun tetap aktif berperan dalam menciptakan perdamaian dunia.
Megawati meminta agar prinsip-prinsip ini diintegrasikan secara holistik dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pertahanan. Ini bukan sekadar nostalgia, tetapi sebuah refleksi atas potensi Indonesia sebagai kekuatan regional yang mandiri dan berdaulat. Penerapan visi ini dapat menjadi fondasi bagi strategi pertahanan jangka panjang yang kokoh, tidak mudah goyah oleh tekanan eksternal.
Urgensi Reorientasi Strategi Pertahanan Nasional
Di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global, terutama di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia dituntut untuk memiliki strategi pertahanan yang adaptif namun berprinsip. Seruan Megawati ini muncul di saat banyak negara berlomba meningkatkan kapabilitas militernya. Reorientasi menuju visi geopolitik Sukarno dapat menawarkan beberapa keuntungan, termasuk:
- Penguatan identitas pertahanan nasional yang unik, berbeda dari doktrin militer negara-negara adidaya.
- Mendorong inovasi dan pengembangan industri pertahanan dalam negeri, menciptakan efek berganda bagi ekonomi.
- Meningkatkan kepercayaan diri bangsa dalam menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer.
- Menegaskan posisi Indonesia sebagai negara non-blok yang memegang teguh prinsip-prinsip perdamaian dan keadilan global, sejalan dengan konsep politik luar negeri bebas aktif.
Namun, perubahan paradigma ini juga menuntut komitmen politik dan alokasi anggaran yang signifikan, serta restrukturisasi birokrasi pertahanan agar lebih efisien dan responsif terhadap visi yang diusung.
Tantangan Implementasi dan Prospek Kemandirian
Menerjemahkan visi geopolitik Sukarno ke dalam praktik pertahanan modern menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, aspek pembiayaan. Pengembangan industri pertahanan yang mandiri memerlukan investasi besar dan jangka panjang. Kedua, teknologi. Kesenjangan teknologi dengan negara-negara maju masih menjadi hambatan. Ketiga, sumber daya manusia. Membangun ahli-ahli di bidang teknologi pertahanan adalah proses panjang. Megawati’s call implicitly pushes the government to address these gaps more aggressively.
Prospek kemandirian alutsista, misalnya, telah menjadi perdebatan panjang. Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan telah berupaya mewujudkan Kemandirian Industri Pertahanan. Namun, target Minimum Essential Force (MEF) masih banyak bergantung pada impor. Visi Bung Karno akan menuntut percepatan transfer teknologi, riset dan pengembangan lokal, serta kebijakan yang sangat protektif terhadap industri pertahanan nasional.
Menghubungkan artikel ini dengan isu-isu sebelumnya, misalnya mengenai pembelian alutsista dari luar negeri yang kerap menuai pro dan kontra, pernyataan Megawati menjadi sangat relevan. Hal ini seolah menegaskan kembali perlunya pijakan filosofis yang kuat dalam setiap keputusan strategis pertahanan, agar tidak terombang-ambing oleh kepentingan jangka pendek atau tekanan pihak asing. Kebijakan pertahanan harus menjadi cerminan dari cita-cita luhur bangsa, sebagaimana yang diamanatkan oleh Bung Karno.
