Proyek pembangunan 1.016 sumur bor dan 208 unit Mandi Cuci Kakus (MCK) di Sumatera Barat telah mencapai tahap penyelesaian oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Pemulihan dan Rehabilitasi (Satgas PRR). Namun, klaim keberhasilan pembangunan infrastruktur ini kontras dengan realitas yang dihadapi ribuan warga di Hunian Sementara (Huntara) Kapalo Koto. Mereka masih mengeluhkan kualitas air yang menguning dan jauh dari standar optimal, menimbulkan pertanyaan serius mengenai efektivitas dan keberlanjutan proyek tersebut.
Pembangunan masif ini merupakan bagian dari upaya pemulihan pasca-bencana, seperti gempa bumi atau banjir bandang yang kerap melanda wilayah Sumbar. Sejak awal, proyek ini digadang-gadang sebagai solusi permanen untuk akses air bersih dan sanitasi layak bagi warga terdampak yang terpaksa tinggal di huntara. Komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan fasilitas dasar ini patut diapresiasi, namun laporan dari lapangan menunjukkan bahwa kuantitas tidak selalu sejalan dengan kualitas.
Kualitas Air yang Diragukan, Beban Hidup Warga Bertambah
Warga Kapalo Koto mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi air yang keluar dari sumur-sumur bor baru. “Airnya masih menguning, kadang ada endapan,” ujar seorang warga, Siti Aminah, saat diwawancarai. Kondisi ini memaksa mereka untuk melakukan upaya tambahan seperti mengendapkan air atau bahkan menyaringnya secara manual sebelum digunakan untuk kebutuhan mandi, mencuci, apalagi minum.
Dampak langsung dari kualitas air yang buruk meliputi:
- Risiko Kesehatan: Potensi penyakit kulit, diare, dan gangguan pencernaan akibat konsumsi atau penggunaan air yang tidak higienis.
- Biaya Tambahan: Pengeluaran untuk pembelian air galon atau alat penyaring mandiri yang memberatkan ekonomi warga huntara yang umumnya masih dalam masa pemulihan.
- Penurunan Kualitas Hidup: Keterbatasan akses air bersih yang layak menurunkan standar hidup dan kesejahteraan mereka sehari-hari, menunda pemulihan pasca-bencana secara menyeluruh.
Situasi ini menyoroti celah penting antara target penyelesaian proyek fisik dengan pemenuhan standar kualitas yang diharapkan warga. Pemerintah perlu mengevaluasi apakah proses pembangunan hanya berfokus pada kuantitas tanpa mempertimbangkan aspek kelayakan jangka panjang.
Target dan Realisasi Satgas PRR: Evaluasi Mendesak
Satgas PRR, yang bertugas mengkoordinasikan proyek pemulihan, telah menuntaskan pembangunan ribuan fasilitas ini dalam waktu relatif singkat. Data menunjukkan penyelesaian 1.016 sumur bor dan 208 unit MCK, sebuah capaian signifikan secara jumlah. Namun, keberadaan laporan warga mengenai kualitas air yang belum optimal menimbulkan pertanyaan mengenai proses pengawasan mutu dan standar operasional yang diterapkan selama pembangunan.
Beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang antara lain:
- Survei Sumber Air: Apakah survei geologi dan kualitas tanah dilakukan secara komprehensif sebelum pengeboran untuk mengidentifikasi potensi masalah air?
- Spesifikasi Teknis: Apakah material dan teknologi pengeboran yang digunakan sudah sesuai untuk kondisi geologis lokal dan kebutuhan air bersih yang berkelanjutan?
- Uji Kualitas Air: Apakah ada prosedur standar pengujian kualitas air pasca-pembangunan secara independen sebelum fasilitas diserahkan kepada masyarakat?
- Mekanisme Pengaduan: Apakah tersedia saluran yang efektif dan responsif bagi warga untuk melaporkan masalah kualitas air setelah fasilitas beroperasi?
Artikel-artikel sebelumnya sering mengulas komitmen pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur pasca-bencana di Sumbar. Namun, isu kualitas air ini menunjukkan bahwa tantangan nyata seringkali muncul setelah seremonial peresmian, menggarisbawahi pentingnya pengawasan pasca-proyek yang ketat.
Harapan Warga dan Langkah Pemerintah Selanjutnya
Harapan warga Huntara Kapalo Koto sangat sederhana: mereka menginginkan air yang benar-benar bersih dan layak konsumsi, bukan sekadar akses. Pemerintah, melalui Satgas PRR dan dinas terkait, dihadapkan pada tugas mendesak untuk menindaklanjuti keluhan ini dan memastikan janji akan air bersih terpenuhi. Masyarakat menantikan solusi konkret yang tidak hanya berhenti pada penyelesaian fisik.
Langkah konkret yang dapat diambil meliputi:
- Audit Kualitas Air: Melakukan audit menyeluruh terhadap kualitas air di seluruh sumur bor yang telah dibangun, dengan melibatkan ahli independen.
- Pemasangan Filter: Mengimplementasikan solusi filtrasi atau penjernihan air yang sesuai dan berkelanjutan jika sumber air memang bermasalah atau tercemar.
- Edukasi Warga: Memberikan edukasi berkelanjutan tentang pentingnya sanitasi, cara menjaga kualitas air, serta perawatan fasilitas MCK.
- Perawatan Berkelanjutan: Merancang program perawatan dan pemeliharaan jangka panjang untuk fasilitas yang telah ada, melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
Keberhasilan sejati sebuah proyek pembangunan tidak hanya diukur dari angka-angka fisik yang tuntas, melainkan dari sejauh mana proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara berkelanjutan. Resolusi terhadap masalah kualitas air di Kapalo Koto akan menjadi tolok ukur penting efektivitas program pemulihan pasca-bencana di Sumatera Barat.
