Prabowo Tugaskan BUMN Kendalikan Ekspor Komoditas, Soroti Risiko Korupsi di Tengah Target Ekonomi Ambisius

Presiden terpilih Prabowo Subianto secara tegas menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengambil alih kontrol ekspor komoditas strategis Indonesia. Kebijakan ini disampaikan dalam pidato perdananya pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di tengah tekanan nilai tukar rupiah yang terus melemah. Prabowo menekankan bahwa langkah ini krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memastikan nilai tambah maksimal bagi negara, namun ia juga secara terang-terangan mengakui risiko korupsi yang masih mengintai, “Kalau perilaku korupnya tetap ada, tetap saja bocor,” ujarnya. Pernyataan ini menjadi sorotan utama, menandakan komitmen ganda pemerintah mendatang: memperkuat kendali negara sekaligus memberantas praktik-praktik ilegal.

Selain fokus pada kontrol ekspor, Prabowo juga memaparkan target ambisius bagi perekonomian nasional, yakni mencapai pertumbuhan hingga 8% pada tahun 2029. Angka ini menandai optimisme tinggi, namun juga menghadirkan tantangan besar mengingat kondisi global yang fluktuatif dan permasalahan domestik yang kompleks, termasuk pelemahan mata uang rupiah belakangan ini. Strategi melalui BUMN ini diharapkan menjadi salah satu pilar utama untuk mencapai visi ekonomi tersebut, dengan memastikan penerimaan devisa yang optimal dan memperkuat neraca perdagangan.

Mengapa BUMN Mengambil Alih Kontrol Ekspor Komoditas?

Keputusan menugaskan BUMN untuk mengontrol ekspor komoditas bukanlah tanpa alasan kuat. Selama ini, sektor komoditas Indonesia kerap diwarnai berbagai permasalahan yang merugikan negara. Hilirisasi yang belum optimal, penyelundupan, hingga praktik _under-invoicing_ (pencatatan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya) telah mengakibatkan kebocoran pendapatan negara dan devisa. Dengan melibatkan BUMN, pemerintah berharap dapat:

• Meningkatkan Nilai Tambah: Memastikan komoditas diekspor dalam bentuk olahan, bukan bahan mentah, sejalan dengan program hilirisasi yang telah digagas pemerintah sebelumnya.
• Optimalisasi Penerimaan Devisa: BUMN diharapkan dapat mengelola transaksi ekspor secara transparan dan akuntabel, sehingga devisa hasil ekspor (DHE) dapat masuk dan bertahan di dalam negeri, mengurangi tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
• Stabilitas Harga Domestik: Kontrol ekspor juga dapat membantu mengamankan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, mencegah fluktuasi harga yang merugikan konsumen dan industri lokal.
• Pengawasan Terpadu: BUMN yang ditunjuk akan menjadi kepanjangan tangan negara dalam memantau seluruh proses ekspor, mulai dari produksi hingga pengiriman, meminimalkan ruang gerak praktik ilegal.

Kebijakan ini mencerminkan pendekatan yang lebih terpusat dalam pengelolaan sumber daya alam strategis, sebuah langkah yang seringkali diterapkan oleh negara-negara dengan kekayaan komoditas berlimpah untuk mengamankan kepentingan nasional. Hal ini juga sejalan dengan berbagai upaya pemerintah untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan ekonomi.

Tantangan Korupsi di Sektor Komoditas dan Respons Presiden

Pengakuan Presiden Prabowo tentang risiko korupsi yang tetap ada adalah poin krusial yang menunjukkan pemahaman mendalam tentang tantangan di sektor ini. Sejarah panjang perdagangan komoditas di Indonesia memang kerap diwarnai skandal dan praktik-praktik koruptif yang melibatkan berbagai pihak. Mulai dari perizinan fiktif, manipulasi kuota ekspor, hingga penyelundupan besar-besaran, semuanya telah menggerus potensi pendapatan negara. Pernyataan Prabowo ini menjadi peringatan sekaligus komitmen bahwa pemerintahannya akan mengambil langkah serius. Upaya pemberantasan korupsi di sektor ini perlu melibatkan:

• Transparansi Maksimal: Mewajibkan pelaporan yang terbuka dan dapat diakses publik untuk setiap transaksi ekspor.
• Pengawasan Multilapisan: Melibatkan lembaga pengawas independen, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam memantau kinerja BUMN dan seluruh rantai pasok ekspor.
• Sistem Digital Terintegrasi: Membangun sistem data ekspor yang terintegrasi dan minim intervensi manusia untuk mengurangi celah korupsi.
• Sanksi Tegas: Penegakan hukum yang kuat terhadap setiap pelanggar, tanpa pandang bulu.

Pernyataan terbuka Prabowo ini diharapkan dapat menjadi pemicu bagi semua pihak, baik BUMN maupun pelaku usaha swasta, untuk meningkatkan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi. Upaya hilirisasi yang gencar dilakukan pemerintah sebelumnya, misalnya, juga tak lepas dari tantangan serupa terkait pengawasan dan penegakan aturan.

Target Ambisius 8% di Tengah Pelemahan Rupiah

Target pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 merupakan angka yang sangat ambisius. Untuk membandingkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 5-6%. Pencapaian target ini memerlukan upaya luar biasa, termasuk menarik investasi besar-besaran, meningkatkan produktivitas, dan tentu saja, mengelola sektor ekspor dengan lebih efektif.

Pelemahan rupiah yang terjadi saat ini menjadi indikator tekanan ekonomi yang harus segera diatasi. Kurs rupiah yang menyentuh level kritis terhadap dolar AS disebabkan oleh beberapa faktor, mulai dari penguatan dolar global, sentimen pasar negatif, hingga neraca perdagangan yang berpotensi terganggu jika ekspor tidak dikelola dengan baik. Dengan kontrol BUMN terhadap ekspor komoditas, diharapkan DHE dapat lebih terkelola dan dimanfaatkan untuk memperkuat cadangan devisa, yang pada gilirannya dapat menopang stabilitas rupiah. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi insentif bagi investor, memberikan sinyal positif bahwa pemerintah serius dalam mengelola sumber daya alamnya untuk kepentingan nasional.

Langkah-langkah strategis seperti ini, jika diimplementasikan dengan pengawasan ketat dan transparansi tinggi, berpotensi besar untuk membawa Indonesia menuju era pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan, sekaligus mengatasi akar permasalahan korupsi yang telah lama membelenggu potensi negara.