Aksi pembubaran nonton bareng film berjudul ‘Pesta Babi’ di Mataram dan Ternate oleh aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) serta pihak universitas telah menyulut gelombang kecaman luas dari berbagai kalangan. Insiden ini secara cepat memantik perdebatan serius tentang batasan kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, dan peran institusi negara dalam ruang publik, terutama terkait isu-isu sensitif yang disuarakan melalui medium film.
Film ‘Pesta Babi’ sendiri diketahui mengangkat isu krusial mengenai deforestasi masif di Papua dan dampaknya terhadap hak-hak masyarakat adat setempat. Pembubaran ini, yang terjadi di dua kota berbeda, menegaskan kembali tantangan yang dihadapi oleh pegiat lingkungan dan seniman dalam menyuarakan realitas sosial dan lingkungan di Indonesia.
Kronologi Pembubaran di Dua Kota
Peristiwa pembubaran nonton bareng (nobar) film ‘Pesta Babi’ terjadi secara terpisah namun dengan pola serupa di Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Ternate, Maluku Utara. Di Mataram, kegiatan nobar yang diselenggarakan di lingkungan universitas setempat harus terhenti karena intervensi dari aparat TNI dan pihak kampus. Laporan awal menunjukkan bahwa tekanan diberikan untuk menghentikan pemutaran film yang dianggap kontroversial.
Tidak jauh berbeda, di Ternate, kegiatan serupa juga mengalami nasib serupa. Pihak penyelenggara di sana juga menghadapi pembubaran oleh aparat keamanan dan manajemen universitas, yang secara efektif mengakhiri diskusi yang seharusnya terjadi setelah pemutaran film. Pembubaran ini secara serentak mengundang pertanyaan besar mengenai dasar hukum dan urgensi tindakan tersebut, mengingat film tersebut menyajikan narasi penting tentang isu lingkungan dan hak asasi manusia.
Mengapa Film “Pesta Babi” Menjadi Sasaran?
Film ‘Pesta Babi’ bukanlah sekadar tontonan biasa. Film ini menyoroti secara tajam permasalahan deforestasi di Papua, salah satu paru-paru dunia yang kini menghadapi ancaman serius. Narasi film mengedepankan perspektif masyarakat adat yang secara langsung terdampak oleh pembukaan lahan besar-besaran, terutama untuk perkebunan kelapa sawit dan industri ekstraktif lainnya. Film ini berusaha memberikan suara kepada mereka yang seringkali terpinggirkan dalam pusaran pembangunan ekonomi.
Konten film yang kritis terhadap kebijakan lingkungan dan pembangunan di Papua inilah yang ditengarai menjadi alasan utama pembubaran. Isu Papua, deforestasi, dan hak masyarakat adat seringkali dianggap sensitif dan berpotensi memicu ketegangan, sehingga upaya untuk membahasnya melalui seni atau diskusi publik kerap menghadapi resistensi. Pemerintah dan aparat keamanan cenderung berhati-hati terhadap narasi yang dianggap dapat mengganggu stabilitas atau citra positif pembangunan.
Gelombang Kecaman dari Berbagai Pihak
Reaksi publik dan aktivis terhadap pembubaran ini tidak membutuhkan waktu lama untuk muncul. Sejumlah organisasi masyarakat sipil, aktivis hak asasi manusia, akademisi, dan seniman menyatakan kecaman keras atas tindakan yang dinilai sebagai bentuk sensor dan pembungkaman kebebasan berekspresi.
- Pelanggaran Kebebasan Akademik: Intervensi aparat dan pihak universitas di lingkungan kampus dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip kebebasan akademik yang seharusnya dijunjung tinggi sebagai ruang independen untuk diskusi dan pemikiran kritis.
- Ancaman terhadap Demokrasi: Pembubaran kegiatan seni dan diskusi publik dinilai sebagai kemunduran bagi iklim demokrasi di Indonesia, yang seharusnya menjamin hak setiap warga negara untuk berekspresi dan mendapatkan informasi.
- Responsif terhadap Isu Lingkungan: Publik mendesak agar institusi negara lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia yang disuarakan melalui karya seni, bukan malah membungkamnya.
- Transparansi dan Akuntabilitas: Tuntutan transparansi dari TNI dan pihak universitas mengenai alasan di balik pembubaran ini semakin menguat.
Ancaman Terhadap Kebebasan Akademik dan Ekspresi
Insiden pembubaran nobar film ‘Pesta Babi’ ini bukan kali pertama terjadi di Indonesia, mengindikasikan pola berulang dalam pengekangan kebebasan berekspresi, terutama di lingkungan akademik. Kampus, yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam diskusi intelektual dan kritis, justru menjadi lokasi pembatasan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius akan masa depan kebebasan berpendapat dan ruang-ruang dialog di tanah air.
Kehadiran aparat keamanan dalam konteks pembubaran kegiatan sipil di kampus menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai batas kewenangan dan peran mereka. Tindakan semacam ini dapat menciptakan iklim ketakutan yang menghambat civitas akademika untuk terlibat dalam pembahasan isu-isu penting secara terbuka dan konstruktif. Diskusi tentang masalah lingkungan hidup, terutama di daerah-daerah sensitif seperti Papua, seharusnya difasilitasi, bukan dihalangi, sebagai bagian dari upaya mencari solusi bersama.
Tautan dengan Isu Lingkungan Papua
Film ‘Pesta Babi’ tidak hanya berbicara tentang kebebasan berekspresi, tetapi juga secara langsung menautkan pada krisis lingkungan yang sedang berlangsung di Papua. Deforestasi di provinsi ini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan, dengan hutan-hutan yang kaya keanekaragaman hayati terus berkurang untuk kepentingan industri. Masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada hutan, seringkali menjadi korban utama dari proses ini, kehilangan tanah, mata pencaharian, dan identitas budaya mereka.
Konten film yang menyoroti hal ini sejalan dengan berbagai laporan organisasi lingkungan dan HAM internasional yang telah lama menyuarakan kekhawatiran serupa. (Amnesty International Indonesia). Oleh karena itu, pembubaran nobar film ini juga dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meredam diskursus publik tentang isu-isu lingkungan dan hak asasi manusia di Papua yang seringkali diabaikan atau disalahpahami.
Kasus ‘Pesta Babi’ menjadi cerminan nyata dari ketegangan antara aspirasi kebebasan berekspresi dan kontrol negara, serta menjadi pengingat penting akan tantangan berat yang dihadapi oleh mereka yang berjuang untuk keadilan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat di Indonesia.
