GAYA POLITIK – Impian memiliki hunian permanen, aman, dan layak kerap menjadi bayangan samar bagi jutaan keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tantangan ini tidak hanya soal kemampuan finansial, melainkan juga melibatkan ketersediaan lahan, infrastruktur, serta regulasi yang mendukung. Di tengah kompleksitas tersebut, keberpihakan dan peran aktif pemerintah daerah (pemda) menjadi sangat krusial, bahkan menjadi keharusan, untuk menjembatani kesenjangan antara mimpi dan realita.
Permasalahan perumahan bagi MBR bukanlah isu pinggiran, melainkan inti dari kesejahteraan sosial dan stabilitas ekonomi sebuah wilayah. Tanpa hunian yang layak, kualitas hidup individu dan keluarga akan terganggu, mulai dari kesehatan, pendidikan anak, hingga produktivitas kerja. Fenomena backlog perumahan yang terus membengkak di berbagai daerah menjadi indikator nyata bahwa solusi komprehensif dan terencana belum sepenuhnya terealisasi. Pemerintah daerah, sebagai garda terdepan pelayanan publik, memiliki mandat konstitusional untuk memastikan hak dasar warga terpenuhi, termasuk hak atas papan.
Urgensi Keberpihakan Pemerintah Daerah dalam Kebijakan Perumahan
Keberpihakan pemerintah daerah dalam konteks perumahan MBR harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Ini mencakup serangkaian kebijakan dan program yang dirancang khusus untuk mengatasi hambatan akses perumahan bagi kelompok rentan. Salah satu tantangan terbesar adalah ketersediaan lahan yang terjangkau. Harga tanah yang terus meroket, terutama di perkotaan, membuat pengembang enggan membangun hunian bersubsidi atau MBR karena margin keuntungan yang kecil atau bahkan rugi.
Oleh karena itu, pemda memiliki peran vital dalam:
- Penyediaan Lahan: Membentuk bank tanah atau mengidentifikasi aset lahan milik pemerintah yang dapat dialokasikan untuk pembangunan perumahan MBR.
- Insentif Regulasi: Memberikan kemudahan perizinan, pengurangan pajak daerah, atau subsidi biaya infrastruktur bagi pengembang yang berkomitmen membangun hunian MBR.
- Perencanaan Tata Ruang: Mengintegrasikan kebutuhan perumahan MBR dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) dengan alokasi zona khusus dan infrastruktur pendukung yang memadai.
Tanpa intervensi dan keberpihakan tegas dari pemda, mekanisme pasar cenderung akan mengesampingkan kebutuhan perumahan bagi MBR, memperparah ketimpangan sosial dan memicu munculnya permukiman kumuh baru.
Strategi Konkret Wujudkan Hunian Merata
Mewujudkan hunian yang merata dan terjangkau memerlukan pendekatan multidimensional. Pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus membangun kemitraan strategis dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, sektor swasta, perbankan, hingga komunitas masyarakat.
Beberapa strategi konkret yang dapat diimplementasikan oleh pemda antara lain:
- Program Bantuan Stimulan: Mengembangkan program bantuan perumahan stimulan, baik untuk pembangunan baru maupun perbaikan rumah tidak layak huni, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan ekonomi MBR di daerah.
- Skema Pembiayaan Inovatif: Mendorong dan memfasilitasi skema pembiayaan perumahan yang inovatif, seperti skema sewa beli (rent-to-own), KPR mikro, atau koperasi perumahan, yang lebih fleksibel dan terjangkau dibandingkan KPR konvensional.
- Pengawasan dan Penegakan Aturan: Memastikan implementasi aturan terkait kewajiban pengembang untuk menyediakan perumahan MBR atau fasilitas sosial-umum berjalan efektif, serta menindak tegas pelanggaran yang terjadi.
- Edukasi dan Pendampingan: Memberikan edukasi literasi keuangan dan pendampingan kepada MBR agar mereka memahami pilihan perumahan yang tersedia dan proses kepemilikannya.
Isu perumahan layak huni ini bukan hal baru. Berbagai wacana telah mengemuka, seperti yang pernah kami ulas dalam artikel ‘Mencari Solusi Jangka Panjang untuk Krisis Perumahan Nasional’ yang diterbitkan beberapa waktu lalu, yang menyoroti betapa kompleksnya masalah ini di tingkat nasional. Kini, bola ada di tangan pemerintah daerah untuk menerjemahkan wacana tersebut menjadi aksi nyata yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dengan komitmen kuat, keberpihakan yang jelas, dan strategi yang terencana, mimpi memiliki rumah layak bagi MBR dapat secara bertahap terwujud, menciptakan fondasi masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan.
