NEW YORK – Ketegangan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memuncak setelah Tel Aviv mengancam akan memutuskan hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Ancaman ini muncul menyusul keputusan PBB untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam pihak-pihak yang terlibat dalam kekerasan seksual terkait konflik.
Kementerian Luar Negeri Israel menyampaikan ancaman tersebut setelah menerima surat dari Guterres. Dalam surat yang Duta Besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan, bagikan, Guterres menyatakan bahwa terdapat “peningkatan jumlah kasus” kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina. Pernyataan eksplisit dari Guterres ini menjadi pemicu utama reaksi keras dari pihak Israel, yang selama ini menolak tuduhan serupa dan seringkali menuduh PBB berpihak.
Pemicu Ketegangan Diplomatik yang Mengguncang
Keputusan PBB untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam merupakan bagian dari laporan tahunan mengenai kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan ini secara rutin mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut, baik itu aktor negara maupun non-negara. Bagi Israel, pemasukan mereka ke dalam daftar ini merupakan tamparan keras dan dianggap sebagai upaya diskreditasi di panggung internasional.
Duta Besar Erdan menyatakan kemarahannya atas keputusan tersebut, menyebutnya sebagai “keputusan yang memalukan” yang dapat memberikan “legitimasi kepada Hamas.” Erdan menegaskan bahwa surat Guterres, yang secara spesifik menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina, merupakan contoh bias PBB terhadap Israel, terutama setelah Israel menuduh Hamas melakukan kekerasan seksual masif pada 7 Oktober 2023.
Fokus Laporan Guterres: Tahanan Palestina
Inti dari krisis ini terletak pada surat Guterres yang menyebutkan adanya peningkatan laporan mengenai kekerasan seksual terhadap tahanan Palestina. Meskipun PBB belum mempublikasikan detail spesifik mengenai kasus-kasus tersebut secara luas, pernyataan Guterres mengindikasikan adanya kekhawatiran serius dari badan dunia tersebut.
PBB memiliki mandat untuk menyelidiki dan melaporkan semua bentuk kekerasan dalam konflik. Laporan tahunan Sekretaris Jenderal mengenai kekerasan seksual terkait konflik adalah instrumen penting untuk:
- Memantau pelanggaran HAM di zona konflik.
- Mendorong akuntabilitas bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- Meningkatkan kesadaran global tentang isu kekerasan seksual sebagai taktik perang.
Israel secara konsisten membantah tuduhan melakukan kekerasan seksual atau pelanggaran berat lainnya terhadap tahanan Palestina. Israel menegaskan semua penahanan dan interogasi mereka lakukan sesuai dengan hukum internasional dan prosedur militer yang ketat.
Konsekuensi dan Reaksi Israel yang Mendesak
Ancaman Israel untuk memutuskan hubungan dengan Guterres merupakan langkah eskalasi diplomatik yang signifikan. Ini dapat mencakup penghentian kerja sama dalam berbagai forum PBB, pembatasan akses bagi pejabat PBB di wilayah Israel dan Palestina, serta penolakan untuk berpartisipasi dalam inisiatif yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.
Langkah ini mencerminkan frustrasi mendalam Israel terhadap apa yang mereka pandang sebagai perlakuan tidak adil oleh PBB. Hubungan Israel dan PBB sering memiliki ketegangan, terutama terkait isu Palestina dan resolusi-resolusi PBB yang sering mengkritik kebijakan Israel. Ancaman ini juga datang di tengah meningkatnya tekanan internasional terhadap Israel terkait operasi militernya di Jalur Gaza.
Kementerian Luar Negeri Israel kemungkinan akan terus melobi negara-negara anggota PBB untuk menekan Guterres agar mencabut keputusan tersebut. Konflik diplomatik ini berpotensi merusak kredibilitas PBB di mata Israel dan sekutunya, sekaligus memperkeruh upaya pencarian solusi damai di Timur Tengah.
Konteks Historis Ketegangan Israel-PBB
Hubungan Israel dengan PBB telah lama penuh gejolak. Israel sering menuduh PBB memiliki bias anti-Israel yang sistematis, menunjuk pada jumlah resolusi Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB yang mengkritik Israel dibandingkan dengan negara lain. Kantor Penasihat Khusus Sekretaris Jenderal PBB tentang Pencegahan Kekerasan Seksual dalam Konflik secara aktif memantau situasi di berbagai konflik global, termasuk di Timur Tengah.
Sebagai contoh, Israel sebelumnya juga menolak laporan PBB mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza, mirip dengan penolakan terhadap laporan Goldstone Report di masa lalu. Eskalasi terbaru ini menunjukkan bahwa hubungan yang sudah rapuh tersebut kini berada di ambang krisis yang lebih dalam, dengan potensi dampak jangka panjang terhadap peran PBB dalam konflik Israel-Palestina dan di kawasan secara lebih luas.
