JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Said Abdullah secara tegas mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan afirmatif terkait cukai bagi pabrikan rokok Golongan III. Seruan ini bukan tanpa alasan, melainkan berlandaskan pada pertimbangan krusial mengenai keberlangsungan industri tembakau nasional, khususnya sektor padat karya, serta dampak signifikan terhadap penerimaan negara. Langkah progresif ini dinilai esensial untuk menjaga stabilitas ekonomi di tingkat mikro hingga makro, di tengah berbagai tekanan yang dihadapi industri rokok.
Mengapa Golongan III Perlu Perhatian Khusus?
Pabrikan rokok Golongan III umumnya merupakan usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki karakteristik padat karya. Mereka banyak menyerap tenaga kerja lokal dan menjadi tulang punggung ekonomi di berbagai daerah. Namun, perusahaan-perusahaan ini seringkali paling rentan terhadap kenaikan tarif cukai yang diberlakukan secara merata. Skema cukai yang berlaku saat ini cenderung tidak sepenuhnya membedakan skala dan kapasitas produksi antar golongan, sehingga UKM di Golongan III menghadapi tantangan berat untuk bersaing dengan pemain besar di Golongan I dan II. Persaingan yang tidak seimbang, ditambah dengan tekanan kenaikan biaya produksi dan bahan baku, membuat banyak pabrikan kecil terancam gulung tikar. Keberadaan mereka sangat vital, tidak hanya untuk penciptaan lapangan kerja tetapi juga pelestarian budaya dan tradisi produksi rokok kretek tangan yang khas Indonesia.
Implikasi Kebijakan Afirmatif: Antara Perlindungan Industri dan Penerimaan Negara
Usulan kebijakan afirmatif ini bertujuan menciptakan iklim usaha yang lebih adil dan berkelanjutan bagi pabrikan rokok Golongan III. Bentuk kebijakan afirmatif bisa beragam, mulai dari penyesuaian tarif cukai yang lebih ringan, insentif khusus, hingga dukungan akses pasar dan modal. Dengan memberikan insentif atau perlindungan tertentu, pemerintah berharap dapat mencegah PHK massal dan memastikan bahwa roda ekonomi di sektor ini terus berputar. Dari sisi penerimaan negara, meskipun tarif cukai untuk Golongan III mungkin sedikit lebih rendah, namun keberlangsungan usaha mereka menjamin basis pajak yang stabil. Kerugian akibat penutupan pabrik Golongan III jauh lebih besar, tidak hanya dari hilangnya penerimaan cukai, tetapi juga pajak penghasilan, PPN, dan dampak sosial ekonomi lainnya.
Sebagaimana diketahui, sektor industri hasil tembakau (IHT) menyumbang signifikan terhadap penerimaan negara dari cukai. Kenaikan cukai yang konsisten setiap tahun telah menjadi sorotan, memicu diskusi panjang mengenai keseimbangan antara target penerimaan negara, pengendalian konsumsi, dan perlindungan industri lokal. Said Abdullah meyakini, dengan kebijakan afirmatif, pemerintah bisa mencapai kedua tujuan ini secara simultan: menjaga keberlangsungan industri yang padat karya sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.
Tantangan dan Peran Pemerintah Pusat
Penerapan kebijakan afirmatif ini tentu tidak lepas dari tantangan. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang cermat agar tidak menimbulkan distorsi pasar atau praktik kecurangan. Definisi dan kriteria pabrikan Golongan III yang berhak menerima afirmatif harus diperjelas untuk menghindari penyelewengan. Selain itu, dialog intensif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, pelaku industri, dan organisasi masyarakat, menjadi kunci keberhasilan. Penting bagi pemerintah untuk melihat industri rokok Golongan III bukan hanya sebagai penyumbang cukai, melainkan juga sebagai entitas ekonomi yang krusial dalam menyediakan lapangan kerja dan menggerakkan perekonomian daerah.
Usulan Said Abdullah ini juga mengingatkan kembali urgensi untuk memiliki roadmap industri tembakau yang komprehensif dan berjangka panjang. Sebuah roadmap yang tidak hanya fokus pada peningkatan penerimaan cukai, tetapi juga mempertimbangkan aspek perlindungan industri dalam negeri, khususnya bagi pemain-pemain kecil yang memiliki peran strategis. Kebijakan cukai multi-tahun, misalnya, bisa menjadi instrumen untuk memberikan kepastian investasi dan keberlanjutan usaha bagi seluruh golongan, dengan penyesuaian khusus untuk Golongan III agar tidak tergerus oleh persaingan.
Masa Depan Industri Rokok Golongan III
Perlindungan terhadap pabrikan rokok Golongan III bukan sekadar tindakan parsial, melainkan bagian dari strategi ekonomi yang lebih besar untuk menjaga daya saing industri nasional. Ketika pemain kecil mampu bertahan dan berkembang, ekosistem industri secara keseluruhan akan lebih sehat. Ini juga sejalan dengan semangat pemberdayaan UKM yang menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, kebijakan afirmatif cukai adalah langkah strategis yang perlu dipertimbangkan serius oleh pemerintah, demi masa depan industri rokok Golongan III yang lebih cerah dan kontribusi optimal terhadap perekonomian nasional.
