Aksi Damai Mama Papua: Desak Dukungan Ekonomi, Tolak Militerisme dan Proyek Strategis Nasional
Ratusan mama-mama pedagang Papua dari berbagai penjuru wilayah seperti Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Tambrauw, Maybrat, Sorong Selatan, dan Raja Ampat, menggelar aksi damai di Kota Sorong pada Rabu (01/07) pagi. Mereka secara tegas menyuarakan tuntutan dukungan ekonomi yang lebih adil, penolakan terhadap militerisme yang kian menguat, serta penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat adat dan lokal. Aksi ini menjadi simbol kuat dari aspirasi kolektif masyarakat akar rumput di Tanah Papua yang mendambakan keadilan dan pembangunan yang berpihak.
Para pengunjuk rasa, yang mayoritas adalah perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), membawa spanduk dan poster berisi pesan-pesan penolakan serta tuntutan. Suara mereka menggema, menyoroti berbagai isu krusial yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari dan keberlanjutan budaya mereka. Gelombang penolakan ini bukan sekadar insiden tunggal, melainkan akumulasi dari kekecewaan mendalam terhadap kebijakan dan pendekatan pembangunan yang selama ini diterapkan di Papua.
Latar Belakang Tuntutan Ekonomi Mama Papua
Dukungan ekonomi menjadi prioritas utama dalam seruan para mama Papua. Mereka adalah tulang punggung keluarga dan penggerak ekonomi di tingkat paling bawah, namun kerap kali menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usahanya. Minimnya akses terhadap modal, persaingan pasar yang tidak seimbang, serta fluktuasi harga komoditas menjadi tantangan sehari-hari yang mereka hadapi. Mereka mendesak pemerintah untuk tidak hanya memberikan bantuan bersifat sementara, tetapi merumuskan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, memastikan keberpihakan pada pedagang lokal dan masyarakat adat.
- Minimnya Akses Modal: Pedagang kecil sering kesulitan mendapatkan pinjaman atau bantuan modal dari lembaga keuangan formal, sehingga menghambat pengembangan usaha mereka.
- Persaingan Tidak Sehat: Produk-produk lokal kerap kalah bersaing dengan produk impor atau produk dari luar Papua yang memiliki dukungan distribusi dan modal lebih besar.
- Keterbatasan Infrastruktur: Akses transportasi dan fasilitas pasar yang belum memadai membatasi jangkauan pasar dan meningkatkan biaya operasional pedagang.
- Pelatihan dan Pendampingan: Kebutuhan akan pelatihan manajemen usaha, pemasaran digital, dan peningkatan kualitas produk masih sangat tinggi namun belum terpenuhi secara merata.
Tuntutan ini relevan dengan berbagai keluhan yang telah disuarakan oleh pedagang pasar tradisional di Papua selama bertahun-tahun, mengindikasikan bahwa masalah ekonomi ini bersifat struktural dan membutuhkan solusi komprehensif.
Penolakan Militerisme dan Isu Keamanan
Selain isu ekonomi, penolakan terhadap militerisme menjadi salah satu poin utama aksi ini. Kehadiran aparat keamanan yang masif di Papua sering kali menciptakan rasa takut dan tidak nyaman di tengah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak. Para mama-mama merasakan dampak langsung dari kondisi keamanan yang fluktuatif, yang mengganggu aktivitas perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial mereka.
Mereka menyerukan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Papua, alih-alih mengedepankan pendekatan keamanan yang represif. Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pendekatan militeristik justru memperpanjang konflik dan tidak mampu menciptakan perdamaian yang berkelanjutan. Masyarakat menginginkan rasa aman yang sesungguhnya, di mana hak-hak sipil mereka dihormati dan kebebasan berekspresi dijamin.
Kritik terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Tanah Papua
Poin krusial lain dalam aksi damai ini adalah penolakan terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Meskipun pemerintah mengklaim PSN akan membawa kemajuan dan kesejahteraan, masyarakat adat dan lokal justru khawatir akan dampak negatifnya. Mereka menilai banyak proyek pembangunan berskala besar ini mengabaikan hak-hak adat, potensi perampasan lahan, kerusakan lingkungan, serta kurangnya partisipasi dan manfaat nyata bagi penduduk asli Papua.
Para pengunjuk rasa menuntut transparansi dan akuntabilitas penuh dalam perencanaan dan pelaksanaan PSN. Mereka mendesak agar pemerintah mengkaji ulang proyek-proyek yang berpotensi merugikan masyarakat dan lingkungan, serta melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap pengambilan keputusan terkait pembangunan di tanah mereka. Kegagalan melibatkan masyarakat lokal dalam proses pembangunan di masa lalu telah seringkali memicu konflik sosial dan semakin memperlebar jurang ketidakpercayaan antara pemerintah dan rakyat.
- Potensi Perampasan Lahan: PSN seringkali membutuhkan lahan luas, mengancam kepemilikan tanah adat dan berpotensi memicu penggusuran paksa.
- Dampak Lingkungan: Pembangunan infrastruktur besar dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang signifikan, mengancam sumber daya alam dan mata pencarian tradisional.
- Kurangnya Konsultasi Bermakna: Masyarakat adat merasa tidak dilibatkan secara substansial dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan proyek.
- Manfaat Tidak Merata: Kekhawatiran bahwa manfaat ekonomi dari PSN lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, sementara masyarakat lokal hanya menerima dampak negatifnya.
Aksi ini menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan suara dari masyarakat akar rumput, terutama perempuan adat, dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Papua. Pemerintah kini memiliki tugas berat untuk merespons tuntutan ini dengan bijak, memastikan bahwa pembangunan di Papua benar-benar untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, bukan hanya segelintir pihak.
