WASHINGTON – Negara-negara anggota Board of Peace (BoP) menyelenggarakan konferensi tingkat tinggi (KTT) perdana di Washington, Amerika Serikat, pada Kamis, 19 Februari 2020. Pertemuan yang secara luas diasosiasikan dengan visi pemerintahan saat itu, Donald Trump, ini bertujuan untuk merumuskan pendekatan baru dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. KTT inaugural tersebut menghasilkan enam poin konsensus krusial yang diharapkan menjadi pijakan bagi inisiatif diplomatik di masa depan, meskipun dengan potensi tantangan legitimasi dan implementasi yang tidak kecil.
Pembentukan Board of Peace sendiri merupakan refleksi dari keinginan untuk menciptakan forum alternatif atau pelengkap bagi institusi multilateral yang sudah ada. Pemerintahan Trump, yang dikenal dengan pendekatan ‘America First’ dan skeptisisme terhadap organisasi internasional konvensional, tampaknya melihat BoP sebagai wadah yang lebih responsif dan pragmatis untuk menangani isu-isu global yang mendesak. Kehadiran para pemimpin negara anggota dalam KTT perdana ini menegaskan komitmen awal mereka terhadap kerangka kerja yang masih sangat muda ini.
Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Inisiatif Board of Peace
Kemunculan Board of Peace tidak lepas dari dinamika geopolitik global yang kompleks serta upaya pemerintahan Donald Trump untuk mereformulasi keterlibatan Amerika Serikat dalam urusan internasional. Banyak pengamat melihat BoP sebagai sebuah inisiatif yang lahir dari frustrasi terhadap lambannya respons atau inefektivitas lembaga-lembaga perdamaian global yang sudah mapan, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam menghadapi krisis-krisis modern. Tujuannya adalah membangun sebuah platform yang lebih efisien dan berorientasi pada hasil, fokus pada kerja sama konkret antarnegara untuk menyelesaikan konflik, mencegah ekstremisme, dan mendorong pembangunan ekonomi sebagai fondasi perdamaian.
Inisiatif ini mencoba menarik negara-negara yang memiliki kesamaan pandangan mengenai pentingnya kedaulatan nasional sekaligus keinginan untuk berkontribusi pada stabilitas regional dan global. Para pendukungnya berargumen bahwa pendekatan yang lebih fleksibel ini memungkinkan respons cepat terhadap ancaman, tanpa terbebani birokrasi yang rumit. Namun, keraguan muncul dari beberapa pihak yang mempertanyakan apakah BoP dapat menghindari persepsi sebagai alat kebijakan luar negeri satu negara adidaya atau justru akan menjadi panggung bagi kepentingan tertentu, bukan konsensus universal.
Enam Poin Konsensus Krusial dari KTT Perdana
Dari diskusi intensif selama KTT perdana, para pemimpin negara anggota BoP menyepakati enam poin utama yang membentuk kerangka kerja awal mereka. Poin-poin ini mencerminkan prioritas yang ingin diusung oleh Board of Peace dan upaya untuk memberikan arah konkret bagi langkah-langkah selanjutnya:
- Peningkatan Kerja Sama Kontra-Terorisme Global: Anggota BoP berkomitmen untuk memperkuat berbagi intelijen dan koordinasi operasi dalam memerangi kelompok teroris lintas batas, mengakui ancaman yang terus berkembang ini.
- Fasilitasi Dialog Terbuka Antarnegara Konflik: BoP berjanji untuk menyediakan platform netral bagi negara-negara yang bersengketa guna mencari solusi damai melalui dialog dan negosiasi langsung, dengan mediator yang ditunjuk oleh Board.
- Penguatan Kemitraan Ekonomi untuk Stabilitas Regional: Anggota sepakat bahwa stabilitas ekonomi adalah kunci perdamaian. Oleh karena itu, mereka akan mendorong investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan di wilayah-wilayah rawan konflik.
- Komitmen pada Non-Proliferasi Senjata Nuklir dan Biologis: BoP menegaskan kembali pentingnya menahan penyebaran senjata pemusnah massal dan menyerukan kepatuhan penuh terhadap perjanjian internasional yang relevan.
- Penanganan Krisis Kemanusiaan dan Pengungsian Terkoordinasi: Para pemimpin sepakat untuk meningkatkan respons kolektif terhadap krisis kemanusiaan, termasuk bantuan darurat dan penanganan pengungsi, dengan fokus pada solusi jangka panjang.
- Reformasi Tata Kelola Global yang Lebih Efisien: Anggota BoP akan mengadvokasi perombakan struktur organisasi internasional yang ada agar lebih adaptif dan representatif terhadap realitas geopolitik saat ini, mendorong transparansi dan akuntabilitas.
Konsensus ini memberikan gambaran tentang prioritas awal BoP, yang cenderung menekankan keamanan, stabilitas ekonomi, dan reformasi kelembagaan. Namun, detail implementasi dari masing-masing poin akan menjadi ujian sesungguhnya bagi efektivitas Board ini.
Analisis Implikasi Global dan Tantangan ke Depan
KTT perdana Board of Peace, beserta enam poin konsensusnya, berpotensi memicu berbagai reaksi di kancah global. Beberapa pihak mungkin menyambut inisiatif ini sebagai angin segar yang membawa perspektif baru dalam diplomasi perdamaian, khususnya di tengah kebuntuan yang sering melanda forum-forum tradisional. Ini bisa menjadi dorongan untuk inovasi dalam upaya penyelesaian konflik dan kerja sama multilateral. Namun, tidak sedikit pula yang memandang BoP dengan skeptisisme. Kekhawatiran muncul mengenai potensi duplikasi fungsi dengan organisasi yang sudah ada, serta risiko fragmentasi upaya perdamaian global.
Tantangan utama yang menanti BoP adalah membangun legitimasi dan kredibilitas di mata komunitas internasional yang lebih luas. Tanpa dukungan universal atau setidaknya konsensus yang kuat dari negara-negara kunci di luar lingkar anggota awal, efektivitasnya mungkin terbatas. Isu pendanaan, mekanisme pengambilan keputusan, dan kemampuan untuk memengaruhi aktor non-negara juga akan menjadi penentu. Mengingat diskusi sebelumnya mengenai reformasi tata kelola global dan multilateralisme, Board of Peace perlu menunjukkan bagaimana pendekatannya menawarkan nilai tambah yang nyata, bukan sekadar alternatif yang kurang inklusif.
Masa Depan Inisiatif Board of Peace
KTT perdana ini adalah langkah awal bagi Board of Peace, namun masa depannya akan sangat bergantung pada kemampuan para anggotanya untuk mewujudkan poin-poin konsensus menjadi tindakan nyata dan berkelanjutan. Keberhasilan BoP akan diukur dari dampaknya terhadap penyelesaian konflik, peningkatan stabilitas, dan kontribusinya pada arsitektur perdamaian global. Jika BoP mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertindak cepat dan efektif tanpa mengikis peran lembaga yang sudah ada, ia mungkin akan menemukan tempatnya dalam lanskap diplomasi internasional. Sebaliknya, jika ia gagal mengatasi tantangan legitimasi dan implementasi, BoP berisiko menjadi catatan kaki dalam sejarah upaya perdamaian yang ambisius namun kurang berhasil.
