JAKARTA – Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, kembali mencuri perhatian publik. Dalam sebuah cuplikan video yang viral di media sosial, Ahok secara terang-terangan mengaku pernah ditawari untuk terlibat dalam proyek Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran.
Namun, alih-alih menerima tawaran yang bernilai fantastis tersebut, Ahok justru menolaknya dengan tegas. Apa alasan di balik penolakan tersebut?
Ogah Ambil Untung dari Proyek Rakyat
Dalam diskusi bersama Najwa Shihab, Ahok menceritakan bahwa dirinya sempat ditanya apakah berminat membuka “dapur” untuk menyuplai makan siang gratis tersebut.
“Ada yang lebih lucu lagi nih, orang nawarin gua, ‘Lu mau nggak buka dapur untuk makan bergizi gratis?’. Untungnya lumayan lho,” ujar Ahok menirukan tawaran tersebut.
Ahok mengaku langsung menolak karena merasa tidak etis jika dirinya yang selama ini vokal mengkritik anggaran, justru ikut “makan” dari proyek tersebut.
“Gue paling marah soal proyek itu. Masa gue mau makan gitu? Ya gue nggak miskin-miskin amat juga lah, kita juga nggak sehina itu,” tambahnya dengan nada bicara khasnya yang lugas.
Kritik Pola Pengadaan: “Kasih Saja Duitnya ke Emaknya”
Bukan sekadar menolak, Ahok juga memberikan kritik konstruktif terkait skema pelaksanaan program MBG yang menelan anggaran hingga Rp71 Triliun. Menurutnya, sistem pengadaan melalui tender atau vendor rawan akan praktik ambil untung dan inefisiensi.
Ahok mengusulkan solusi yang jauh lebih sederhana dan tepat sasaran:
- Transfer Langsung: Memberikan dana tunai langsung kepada orang tua (ibu) siswa.
- Efisiensi Anggaran: Menghilangkan biaya packaging, biaya tender, dan keuntungan supplier.
- Kualitas Gizi: Ibu lebih tahu makanan apa yang disukai dan dibutuhkan anaknya.
“Duitnya berapa? Kasih ke emaknya. Emaknya masak sesuai yang anaknya suka. Bayangin kalau satu anak dapat Rp50.000, kalau dia punya tiga anak dapat Rp150.000. Dia bisa beli daging, bisa makan sekeluarga,” jelas Ahok.
Potensi Inefisiensi dalam Birokrasi Baru
Ahok juga menyoroti pembentukan kementerian atau badan khusus hanya untuk mengurusi program ini. Menurutnya, hal tersebut hanya menambah beban birokrasi. Dengan memberikan dana langsung, pemerintah bisa menghemat anggaran operasional secara signifikan.
“Sudah, daripada pengadaan ada yang ngambil untung, ada packaging, ada tender. Jadi uangnya langsung dikasih ke ibunya saja. Hemat satu kementerian urusan begitu,” pungkasnya.
