Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa Mengungsi di Senat, Hindari Penangkapan ICC
Senator Filipina Ronald ‘Bato’ dela Rosa, sosok kunci di balik ‘perang narkoba’ yang kontroversial pada era pemerintahan mantan Presiden Rodrigo Duterte, dilaporkan mencari perlindungan di dalam gedung Senat negara itu. Tindakan ini ia lakukan hanya beberapa jam sebelum Mahkamah Pidana Internasional (ICC) merilis surat perintah penangkapannya. Perkembangan ini menandai babak baru yang signifikan dalam upaya global untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan selama kampanye anti-narkoba yang brutal di Filipina.
Ronald dela Rosa, yang pernah menjabat sebagai kepala kepolisian nasional dan kemudian senator, merupakan salah satu arsitek utama kampanye ‘perang narkoba’ Duterte yang diluncurkan pada tahun 2016. Program tersebut dituding telah menyebabkan ribuan kematian di luar jalur hukum dan memicu kecaman keras dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional. Penyelidikan ICC terhadap kasus ini telah lama menjadi duri dalam hubungan Filipina dengan komunitas internasional, menyoroti pertanyaan tentang kedaulatan nasional versus keadilan internasional.
Latar Belakang Perintah Penangkapan ICC
Surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional menyasar individu-individu yang diduga bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam konteks Filipina, ICC berfokus pada pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama ‘perang narkoba’ Duterte. Dela Rosa, sebagai komandan tertinggi kepolisian pada saat itu, memegang peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi yang menewaskan ribuan tersangka pengedar dan pengguna narkoba. ICC berpendapat bahwa keadilan domestik di Filipina telah gagal secara memadai menginvestigasi dan mengadili kasus-kasus ini, sehingga memerlukan intervensi internasional.
Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bukan hal yang mendadak. Ini merupakan puncak dari penyelidikan panjang yang dimulai pada tahun 2021 dan sempat ditangguhkan, sebelum kemudian diaktifkan kembali. Proses ini menunjukkan keteguhan ICC dalam menjalankan mandatnya untuk mengadili kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, meskipun menghadapi tantangan dari negara-negara yang terlibat.
Kontroversi ‘Perang Narkoba’ Duterte dan Jejak Korban
‘Perang narkoba’ Duterte adalah kebijakan penumpasan narkotika yang agresif dan seringkali brutal. Data resmi pemerintah Filipina sendiri mencatat ribuan kematian dalam operasi anti-narkoba, namun kelompok hak asasi manusia memperkirakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi, mencapai puluhan ribu. Sebagian besar korban adalah warga miskin yang diduga terlibat dalam peredaran atau penggunaan narkoba, seringkali tewas dalam kondisi yang mencurigakan atau tanpa proses hukum yang semestinya. ICC sebelumnya menolak banding Filipina untuk menghentikan penyelidikan atas perang narkoba.
Kebijakan ini menimbulkan gelombang kritik internasional yang luas, menuding pemerintah Filipina melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Meskipun demikian, Duterte dan para pendukungnya, termasuk Dela Rosa, selalu membela kampanye tersebut sebagai langkah yang diperlukan untuk memberantas kejahatan narkoba di negara itu. Mereka berargumen bahwa tindakan keras tersebut berhasil mengurangi tingkat kejahatan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Yurisdiksi dan Intervensi Mahkamah Pidana Internasional
Mahkamah Pidana Internasional memiliki yurisdiksi untuk mengadili individu atas kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. ICC dapat bertindak ketika negara-negara tidak mau atau tidak mampu secara sah menyelidiki dan mengadili kejahatan tersebut di pengadilan nasional mereka. Meskipun Filipina secara resmi menarik diri dari Statuta Roma, perjanjian yang membentuk ICC, pada tahun 2019, ICC mempertahankan yurisdiksinya atas kejahatan yang diduga dilakukan saat Filipina masih menjadi anggota, yaitu hingga Maret 2019.
* Dasar Hukum ICC: Dibentuk oleh Statuta Roma untuk mengadili kejahatan internasional paling serius.
* Prinsip Komplementer: ICC bertindak hanya ketika sistem hukum domestik gagal.
* Yurisdiksi di Filipina: Berlaku untuk kejahatan yang terjadi antara 1 November 2011 hingga 16 Maret 2019, ketika Filipina masih anggota Statuta Roma.
Penarikan diri Filipina dari Statuta Roma menjadi salah satu strategi pemerintah Duterte untuk menghindari pengawasan dan potensi tuntutan hukum internasional. Namun, ICC secara konsisten menegaskan kewenangannya untuk melanjutkan penyelidikan, mengirimkan pesan yang jelas tentang komitmennya terhadap akuntabilitas global.
Perlindungan di Gedung Senat: Implikasi Hukum dan Politik
Keputusan Ronald dela Rosa untuk mencari perlindungan di gedung Senat menyoroti kompleksitas hukum dan politik situasi ini. Sebagai seorang senator, dela Rosa memiliki imunitas parlementer terhadap penangkapan untuk tindak pidana tertentu, namun hal ini biasanya tidak berlaku untuk kejahatan berat seperti yang dituduhkan oleh ICC, apalagi jika itu adalah surat perintah penangkapan internasional. Perlindungan di gedung parlemen seringkali bersifat politis dan simbolis, bukan jaminan hukum mutlak terhadap penangkapan.
Langkah ini kemungkinan besar akan memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan dan hubungan Filipina dengan badan-badan internasional. Pemerintah Filipina saat ini, di bawah Presiden Ferdinand Marcos Jr., telah mengambil sikap yang agak lebih moderat terhadap ICC dibandingkan dengan Duterte, namun tetap menentang intervensi ICC. Bagaimana pemerintah Filipina akan menanggapi surat perintah ini dan status dela Rosa di Senat akan menjadi indikator penting bagi masa depan akuntabilitas di negara tersebut.
Masa Depan Kasus dan Tantangan Ekstradisi
Dengan keberadaan surat perintah penangkapan, masa depan Ronald dela Rosa menjadi tidak pasti. Jika dia meninggalkan wilayah Filipina dan bepergian ke negara yang merupakan anggota Statuta Roma, ia berisiko ditangkap. Namun, selama ia berada di Filipina, eksekusi surat perintah tersebut bergantung pada kerja sama pemerintah Filipina dengan ICC, yang sejauh ini menolak untuk sepenuhnya bekerja sama.
* Tantangan Utama: Kurangnya kerja sama ekstradisi dari pemerintah Filipina.
* Risiko Perjalanan: Penangkapan jika bepergian ke negara anggota Statuta Roma.
* Tekanan Internasional: Meningkatnya tekanan terhadap Filipina untuk menghormati hukum internasional.
Kasus ini akan terus menjadi sorotan global, menguji batas-batas yurisdiksi internasional dan komitmen negara-negara terhadap keadilan. Implikasi bagi dela Rosa pribadi, mantan Presiden Duterte, dan citra Filipina di panggung dunia sangatlah besar, menandai sebuah titik krusial dalam pencarian keadilan bagi para korban ‘perang narkoba’.
