Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali memicu ketegangan perdagangan internasional dengan melayangkan ancaman serius kepada Inggris. Jika pemerintah London tidak segera mencabut pungutan pajak layanan digital (Digital Services Tax/DST) yang menargetkan perusahaan teknologi asal AS, tarif impor tinggi akan segera diberlakukan. Ancaman ini menjadi babak baru dalam ‘perang dagang’ yang diinisiasi Washington, sekaligus menambah kompleksitas dalam upaya Inggris membangun hubungan dagang pasca-Brexit.
Latar Belakang dan Tujuan Pajak Layanan Digital Inggris
Pajak Layanan Digital (DST) Inggris mulai berlaku pada April 2020. Ini adalah pajak baru sebesar 2% atas pendapatan yang diperoleh dari layanan digital tertentu yang diberikan kepada pengguna di Inggris. Pajak ini berlaku untuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki pendapatan global dari layanan digital melebihi 500 juta pound sterling (sekitar Rp 9,4 triliun) dan pendapatan dari layanan digital di Inggris melebihi 25 juta pound sterling (sekitar Rp 470 miliar).
- Tujuan Utama: Pemerintah Inggris berargumen bahwa DST dirancang untuk memastikan perusahaan-perusahaan teknologi raksasa membayar ‘bagian yang adil’ dari pajak mereka di yurisdiksi tempat mereka menghasilkan keuntungan. Sistem pajak tradisional dianggap belum mampu menjangkau model bisnis digital yang mengglobal.
- Target Sasaran: DST utamanya menyasar perusahaan-perusahaan teknologi multinasional seperti Google, Apple, Facebook, dan Amazon (sering disebut ‘GAFA’) yang dominan di pasar digital dan sering dituduh menghindari pajak signifikan di negara-negara tempat mereka beroperasi.
- Kontek Global: Inggris bukanlah negara pertama yang memperkenalkan pajak semacam ini. Beberapa negara Eropa lainnya, seperti Prancis dan Italia, telah lebih dulu menerapkan atau mengusulkan pajak serupa, memicu reaksi keras dari Washington yang menganggapnya diskriminatif.
Reaksi Keras Amerika Serikat dan Argumen Washington
Pemerintahan Trump dengan tegas menentang penerapan DST oleh Inggris. Mereka berpendapat bahwa pajak ini secara tidak adil menargetkan dan mendiskriminasi perusahaan-perusahaan teknologi asal Amerika Serikat. Washington memandang DST sebagai hambatan perdagangan yang tidak sah dan berpotensi merugikan kepentingan ekonomi AS. Analis ekonomi mencatat bahwa langkah ini konsisten dengan pendekatan ‘America First’ Trump yang cenderung proteksionis.
Ancaman tarif adalah taktik negosiasi yang sering digunakan Trump untuk menekan negara lain agar mematuhi kebijakan ekonomi AS. Langkah ini bukanlah yang pertama kali diambil AS. Sebelumnya, pemerintahan Trump juga sempat bersitegang dengan Prancis terkait isu serupa, yang berujung pada ancaman tarif dan negosiasi intens. Pada akhirnya, Paris setuju untuk menunda pengumpulan pajak digitalnya sementara menunggu kesepakatan global yang lebih luas, sebuah preseden yang mungkin diharapkan Trump akan diikuti oleh London.
Implikasi Terhadap Hubungan AS-Inggris Pasca-Brexit
Ancaman tarif ini datang pada saat yang sangat sensitif bagi Inggris. Setelah resmi keluar dari Uni Eropa, Inggris sangat berambisi untuk menjalin kesepakatan perdagangan bebas yang ambisius dengan Amerika Serikat. Donald Trump sendiri telah menyatakan dukungan kuat untuk Brexit dan berjanji akan memberikan kesepakatan yang “fenomenal” bagi Inggris.
Namun, ancaman tarif atas pajak digital justru menjadi ganjalan serius. Ini menempatkan pemerintah Inggris dalam posisi dilematis:
- Tekanan Ekonomi: Jika tarif diberlakukan, produk-produk ekspor Inggris, seperti otomotif, minuman keras (termasuk Scotch whisky yang ikonik), dan produk mewah, bisa sangat terpukul di pasar AS. Ini akan merugikan eksportir Inggris dan konsumen AS.
- Tekanan Politik: Mencabut DST bisa dilihat sebagai menyerah pada tekanan AS dan mengkhianati janji untuk membuat perusahaan teknologi membayar pajak yang adil. Namun, tidak mencabutnya berisiko merusak prospek kesepakatan perdagangan pasca-Brexit yang krusial.
- Reputasi Global: Konflik ini juga bisa memengaruhi posisi Inggris dalam negosiasi multilateral untuk kerangka pajak digital global yang sedang berlangsung di bawah Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD).
Masa Depan Pajak Digital dan Perdagangan Global
Ketegangan antara AS dan Inggris atas pajak digital adalah cerminan dari tantangan yang lebih luas dalam ekonomi global yang semakin digital. Banyak negara merasa bahwa sistem pajak korporasi saat ini tidak lagi memadai untuk menangani model bisnis perusahaan teknologi raksasa yang dapat menghasilkan keuntungan besar tanpa kehadiran fisik yang substansial di banyak pasar.
OECD telah berupaya keras untuk mengembangkan solusi global yang komprehensif untuk masalah ini, yang bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang adil dan seragam bagi semua negara. AS sendiri berpartisipasi dalam negosiasi ini, namun preferensinya adalah solusi multilateral yang tidak spesifik menargetkan perusahaan-perusahaan AS secara diskriminatif. Hingga solusi global tercapai, friksi bilateral seperti yang terjadi antara AS dan Inggris ini kemungkinan besar akan terus berlanjut. Informasi lebih lanjut mengenai upaya OECD dalam perpajakan digital dapat ditemukan di sini.
Keputusan Inggris atas desakan Trump akan menjadi ujian penting bagi kedaulatan pajaknya dan strategi perdagangan pasca-Brexit. Bagaimana London akan menyeimbangkan kebutuhan fiskal, janji kepada pemilih, dan keinginan untuk menjalin hubungan perdagangan yang kuat dengan sekutu terpentingnya, Amerika Serikat, akan sangat menentukan arah kebijakan ekonomi dan diplomatik negara tersebut di masa mendatang.
