ICC Pertimbangkan Sidang Duterte atas Kejahatan Kemanusiaan
Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah memulai serangkaian pertimbangan praperadilan guna memutuskan apakah mantan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, harus menghadapi persidangan atas tuduhan kejahatan kemanusiaan yang diduga terkait dengan perang narkoba mematikan di bawah pemerintahannya. Proses ini menandai langkah signifikan dalam upaya internasional untuk menegakkan akuntabilitas terhadap pemimpin yang dituduh melanggar hak asasi manusia secara massal. Meskipun tanggal spesifik Senin (23/2) yang dirujuk dalam laporan awal mungkin merupakan salah satu titik awal atau tonggak prosedural, penyelidikan dan tinjauan kasus ini telah berlangsung selama beberapa waktu, menunjukkan komitmen ICC untuk mengevaluasi secara mendalam tuduhan yang dilayangkan.
Investigasi ini berpusat pada kampanye anti-narkoba yang diluncurkan Duterte sejak 2016, yang oleh para kritikus dan organisasi hak asasi manusia disebut telah menyebabkan ribuan kematian di luar proses hukum. Keputusan untuk melanjutkan penyelidikan ini atau membawa kasus ke persidangan akan memiliki implikasi besar tidak hanya bagi Duterte pribadi, tetapi juga bagi masa depan hukum pidana internasional dan kedaulatan negara.
Latar Belakang “Perang Melawan Narkoba” Duterte
Ketika Rodrigo Duterte menjabat sebagai Presiden Filipina pada tahun 2016, ia segera meluncurkan kampanye brutal yang dikenal sebagai “Perang Melawan Narkoba.” Kampanye ini bertujuan memberantas peredaran narkoba di Filipina dengan janji tegas untuk menumpas para pengedar dan pengguna. Namun, strategi ini dengan cepat berubah menjadi kontroversi besar karena banyaknya laporan mengenai pembunuhan di luar proses hukum (extrajudicial killings) yang dilakukan oleh polisi dan kelompok sipil bersenjata.
Poin-poin Penting dari Kampanye Anti-Narkoba:
- Ribuan Kematian: Data resmi pemerintah Filipina mencatat lebih dari 6.000 kematian dalam operasi anti-narkoba, namun organisasi hak asasi manusia memperkirakan angka sebenarnya jauh lebih tinggi, mencapai puluhan ribu.
- Tuduhan Pembunuhan di Luar Hukum: Sebagian besar kematian dilaporkan terjadi dalam keadaan yang meragukan, seringkali tanpa surat perintah penangkapan atau proses hukum yang adil, dan polisi seringkali mengklaim para korban melawan saat penangkapan.
- Impunitas: Kritik utama terhadap kampanye ini adalah kurangnya akuntabilitas dan impunitas bagi pelaku, dengan sangat sedikit kasus pembunuhan yang diselidiki secara tuntas dan pelakunya diadili.
- Dampak Sosial: Perang narkoba tidak hanya menyebabkan krisis hak asasi manusia tetapi juga menghancurkan banyak keluarga, meninggalkan anak-anak yatim dan meningkatkan kemiskinan.
Organisasi internasional seperti PBB dan Human Rights Watch telah berulang kali menyuarakan keprihatinan mendalam atas pelanggaran hak asasi manusia yang meluas selama kampanye ini, menuntut penyelidikan independen dan akuntabilitas.
Proses Hukum di Mahkamah Pidana Internasional
ICC adalah pengadilan pidana permanen pertama di dunia yang didirikan untuk membantu mengakhiri impunitas bagi pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Filipina merupakan salah satu negara anggota ICC hingga penarikannya efektif pada Maret 2019, yang dilakukan setelah ICC mengumumkan penyelidikan awal terhadap perang narkoba Duterte.
Tahapan Kunci dalam Proses ICC:
- Penyelidikan Awal: Jaksa ICC mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah ada dasar yang masuk akal untuk memulai penyelidikan resmi.
- Penyelidikan Resmi: Setelah disetujui oleh Kamar Praperadilan, jaksa mengumpulkan bukti lebih lanjut dan mengidentifikasi tersangka.
- Praperadilan: Kamar Praperadilan meninjau bukti yang diajukan oleh jaksa untuk memutuskan apakah ada cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke persidangan. Ini adalah tahap di mana kasus Duterte saat ini sedang dipertimbangkan.
- Persidangan: Jika kasus disetujui, persidangan akan dimulai di Kamar Sidang, di mana bukti disajikan dan saksi didengar.
- Putusan dan Hukuman: Jika terbukti bersalah, terdakwa dapat dihukum penjara.
Jaksa ICC telah menyatakan bahwa mereka memiliki dasar yang masuk akal untuk meyakini bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah dilakukan di Filipina, khususnya pembunuhan yang meluas dan sistematis sebagai bagian dari serangan terhadap penduduk sipil. Meskipun Filipina telah menarik diri dari ICC, pengadilan memiliki yurisdiksi atas kejahatan yang diduga terjadi saat Filipina masih menjadi anggota, yaitu dari tahun 2016 hingga Maret 2019. Proses penyelidikan dan peninjauan di ICC sangatlah ketat dan melibatkan tinjauan bukti yang cermat oleh Kamar Praperadilan.
Reaksi dan Implikasi Internasional
Keputusan ICC untuk menyelidiki Duterte dan prospek persidangan telah memicu berbagai reaksi. Pemerintah Duterte secara konsisten menolak yurisdiksi ICC, berpendapat bahwa sistem hukum Filipina mampu mengadili kejahatan tersebut dan bahwa penarikan diri mereka dari Statuta Roma membatalkan yurisdiksi pengadilan. Namun, Jaksa ICC berpendapat bahwa kejahatan yang terjadi sebelum penarikan diri tetap berada di bawah yurisdiksi pengadilan.
Kasus ini sangat sensitif secara geopolitik, dengan implikasi bagi kedaulatan nasional dan akuntabilitas internasional. Banyak negara dan organisasi hak asasi manusia memandang intervensi ICC sebagai langkah penting untuk memastikan keadilan bagi para korban dan mengirimkan pesan bahwa pemimpin negara tidak kebal hukum atas kejahatan massal. Di sisi lain, beberapa pihak berpendapat bahwa ini dapat dianggap sebagai campur tangan dalam urusan internal suatu negara.
Baca lebih lanjut mengenai misi dan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional di situs resmi ICC.
Pandangan Para Ahli dan Organisasi Hak Asasi Manusia
Para ahli hukum internasional dan organisasi hak asasi manusia secara luas mendukung penyelidikan ICC terhadap Duterte. Mereka berpendapat bahwa kegagalan sistem peradilan domestik Filipina untuk secara efektif menyelidiki dan mengadili pelaku kejahatan perang narkoba merupakan alasan kuat bagi ICC untuk mengambil alih kasus tersebut. Menurut mereka, penarikan Filipina dari Statuta Roma adalah upaya untuk menghindari pengawasan internasional dan akuntabilitas.
Human Rights Watch, misalnya, telah secara konsisten menyerukan penyelidikan penuh dan mendesak Filipina untuk bekerja sama dengan ICC. “Keluarga para korban perang narkoba Duterte pantas mendapatkan keadilan. ICC adalah jalur terakhir bagi mereka yang telah lama ditolak keadilannya di Filipina,” ujar seorang juru bicara dari Amnesty International dalam laporan sebelumnya. Kasus ini juga menyoroti pentingnya peran lembaga internasional dalam mengisi kekosongan ketika mekanisme hukum nasional gagal melindungi hak-hak warga negaranya.
Proses di ICC seringkali panjang dan rumit, namun setiap langkah maju dalam kasus Duterte menegaskan kembali prinsip bahwa tidak ada seorang pun, bahkan mantan kepala negara sekalipun, yang berada di atas hukum internasional ketika menyangkut kejahatan kemanusiaan. Keputusan akhir dari Kamar Praperadilan akan menjadi penentu krusial bagi masa depan mantan Presiden Duterte dan bagi upaya penegakan keadilan global.
