Gelombang pengunduran diri massal terjadi di Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Semarang. Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) menyatakan mundur secara serentak dari jabatannya. Keputusan drastis ini diikuti dengan pengembalian seluruh aset partai yang sebelumnya dikelola oleh masing-masing DPC kepada Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI. Langkah ini mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap proses internal partai, khususnya penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD.
### Skala Pengunduran Diri dan Pengembalian Aset
Fenomena ini menandai pukulan serius bagi struktur organisasi PSI di tingkat kota. Dari total 16 DPC yang ada di Kota Semarang, pengunduran diri 13 DPC ini berarti hampir 80% kepengurusan tingkat kecamatan telah lumpuh. Para pengurus yang mundur tidak hanya melepaskan jabatan, tetapi juga secara simbolis mengembalikan aset partai. Tindakan ini menegaskan sikap bulat dan serius para mantan pengurus DPC untuk tidak lagi terlibat dalam kepengurusan PSI di bawah kondisi kepemimpinan DPD saat ini.
Pengembalian aset partai, seperti stempel, bendera, dan dokumen-dokumen penting lainnya, merupakan prosedur standar bagi pengurus yang mengundurkan diri. Namun, dalam konteks ini, tindakan tersebut menjadi manifestasi protes kolektif. Ini menunjukkan adanya keretakan yang signifikan dalam soliditas internal partai, terutama antara DPC sebagai ujung tombak konsolidasi massa dengan DPD sebagai koordinator wilayah.
### Pemicu Utama: Polemik Penunjukan Plt Ketua DPD
Alasan utama di balik eksodus massal ini adalah ketidakpuasan yang memuncak terhadap penunjukan Plt Ketua DPD PSI. Para pengurus DPC merasa proses penunjukan tersebut tidak transparan, kurang melibatkan aspirasi DPC, atau bahkan dianggap tidak sesuai dengan mekanisme internal partai yang seharusnya. Sumber internal menyebutkan bahwa penunjukan Plt tersebut cenderung sepihak, mengabaikan masukan dari DPC yang selama ini berinteraksi langsung dengan basis massa.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan kepemimpinan sering kali menjadi akar masalah dalam dinamika partai politik. Dalam kasus ini, penunjukan Plt Ketua DPD tanpa konsultasi atau pertimbangan yang memadai dianggap mencederai prinsip-prinsip demokrasi internal dan meritokrasi. Hal ini menciptakan kesan adanya *top-down policy* yang tidak mengakomodasi suara dari bawah, padahal DPC merupakan garda terdepan dalam membangun dan menjaga basis konstituen partai.
### Implikasi Politik dan Tantangan Internal PSI Semarang
Pengunduran diri belasan DPC ini memiliki implikasi serius terhadap eksistensi dan kinerja PSI di Kota Semarang. Pertama, ini akan sangat mengganggu konsolidasi partai menjelang pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah mendatang. Dengan hilangnya hampir seluruh struktur DPC, mesin partai di tingkat kecamatan praktis lumpuh, menyulitkan upaya sosialisasi program dan rekrutmen anggota.
Kedua, peristiwa ini berpotensi merusak citra PSI sebagai partai yang mengedepankan solidaritas dan keterbukaan. Publik dapat menafsirkan konflik internal ini sebagai tanda ketidakstabilan dan kurangnya kematangan dalam pengelolaan organisasi. Citra partai yang berjuang untuk mewakili kaum muda dan progresif bisa tercoreng oleh isu internal yang tidak terselesaikan dengan baik.
Ketiga, hal ini menyoroti tantangan besar bagi DPD PSI Kota Semarang untuk segera memulihkan kondisi. Mereka harus menghadapi tugas berat untuk membangun kembali kepengurusan DPC dari nol, mencari figur-figur baru yang bersedia memimpin, dan mengembalikan kepercayaan kader. Proses ini tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta sumber daya yang besar. Kejadian ini menambah daftar panjang dinamika internal yang kerap mewarnai perjalanan partai-partai baru di Indonesia, mengingatkan pada isu-isu serupa yang pernah muncul dalam berbagai kesempatan sebelumnya terkait soliditas kaderisasi dan kepemimpinan.
### Menilik Respons Partai dan Masa Depan Kaderisasi
Menyikapi situasi kritis ini, DPD PSI Kota Semarang kini berada di bawah tekanan besar. Mereka wajib segera memberikan penjelasan komprehensif kepada publik dan terutama kepada kader-kader yang masih bertahan. Penanganan yang bijaksana dan responsif akan sangat menentukan masa depan PSI di Kota Semarang. Pendekatan dialogis untuk memahami akar masalah dan mencari solusi bersama menjadi krusial, ketimbang hanya fokus pada pengisian kekosongan jabatan.
Peristiwa ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga mekanisme internal yang demokratis dan transparan dalam setiap pengambilan keputusan strategis partai. Keterlibatan dan aspirasi seluruh elemen partai, khususnya dari tingkat bawah, harus menjadi pertimbangan utama. Tanpa soliditas internal, upaya partai untuk meraih dukungan publik akan menghadapi rintangan besar. Informasi lebih lanjut mengenai Partai Solidaritas Indonesia dapat diakses melalui situs web resmi mereka: [PSI.id](https://psi.id/).
Ke depannya, PSI Semarang perlu menunjukkan kemampuan untuk bangkit dari krisis ini. Rekonsiliasi, evaluasi mendalam terhadap kebijakan penunjukan Plt, dan komitmen untuk membangun kembali kepercayaan internal akan menjadi kunci. Kegagalan dalam mengatasi konflik ini dapat berujung pada erosi dukungan dan melemahnya posisi partai di kancah politik lokal.
