CIBINONG – Temuan mengejutkan terkait keberadaan fasilitas mewah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong oleh Ombudsman Republik Indonesia pekan lalu memicu gelombang kritik dan desakan reformasi serius. Investigasi yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, merespons temuan tersebut dengan menonaktifkan sejumlah pejabat Lapas. Namun, langkah ini dinilai banyak pihak sebagai respons superfisial yang gagal menyentuh akar permasalahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mengakar kuat di institusi pemasyarakatan.
Para pengamat hukum dan pegiat antikorupsi secara lantang menyuarakan keprihatinan mereka. Mereka berpendapat bahwa penonaktifan pejabat dan investigasi yang tidak diikuti tindak lanjut serius hanya akan menjadi siklus berulang, tanpa pernah menyelesaikan persoalan mendasar. Kasus Lapas Cibinong, dengan segala kejanggalan yang terungkap, seolah menjadi cermin buram praktik culas yang telah lama menjadi rahasia umum di balik jeruji besi.
Investigasi Minim Responsivitas Sistemik
Respons cepat pemerintah dalam menonaktifkan pejabat seringkali menjadi langkah awal dalam setiap skandal. Di Lapas Cibinong, setelah Ombudsman mengungkap adanya fasilitas yang jauh dari standar pemasyarakatan—seperti ruangan ber-AC, televisi layar datar, hingga perabotan mewah—langkah serupa segera diambil. Kepala Lapas, beserta beberapa jajarannya, diberhentikan sementara dari jabatannya. Namun, substansi investigasi masih menjadi pertanyaan besar.
Kritikus berpendapat bahwa investigasi seringkali hanya menyasar individu, bukan sistem yang memungkinkan praktik-praktik tersebut berkembang. Pertanyaan krusial muncul: bagaimana fasilitas mewah ini bisa dibangun dan beroperasi tanpa sepengetahuan atau bahkan keterlibatan pejabat yang lebih tinggi? Bagaimana sistem pengawasan internal bisa begitu tumpul hingga pelanggaran fundamental semacam ini luput dari pantauan? Persoalan ini bukan hanya tentang satu atau dua pejabat bermasalah, melainkan tentang kegagalan sistem pengawasan dan integritas institusi secara menyeluruh.
Modus Operandi: Fasilitas Mewah, Pungutan Liar, dan Barang Hilang
Keberadaan fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanyalah puncak gunung es dari sederet kejanggalan yang seringkali menyertai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Sumber-sumber yang memahami dinamika di dalam lapas mengungkapkan bahwa fasilitas istimewa ini kerap kali terkait erat dengan praktik pungutan liar (pungli). Narapidana dengan kekayaan atau koneksi khusus dapat membayar sejumlah uang untuk mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari sel yang lebih nyaman, akses ke barang terlarang, hingga pemudahan prosedur.
Beberapa kejanggalan yang menyertai temuan ini meliputi:
- Pejabat Bermasalah: Banyak kasus menunjukkan keterlibatan oknum pejabat dalam memfasilitasi atau bahkan menjadi dalang praktik pungli dan penyediaan fasilitas mewah.
- Pungutan Liar Merajalela: Pungli bukan sekadar insidental, melainkan seringkali terstruktur dan menjadi ‘pendapatan’ tambahan bagi oknum.
- Barang-barang yang Hilang: Laporan mengenai barang sitaan atau fasilitas yang seharusnya menjadi aset negara kerap menghilang atau dialihfungsikan secara ilegal.
- Pembongkaran Cepat: Fakta bahwa fasilitas mewah tersebut langsung dirobohkan setelah terungkap menimbulkan kecurigaan adanya upaya menghilangkan jejak atau bukti, alih-alih melakukan audit forensik menyeluruh.
Fenomena ini bukan hal baru. Berbagai laporan dan investigasi sebelumnya juga kerap mengungkap pola serupa di berbagai lapas di Indonesia. Ini menunjukkan adanya pola sistemik yang sulit diberantas karena melibatkan jaringan yang kuat dan kurangnya transparansi.
Mencari Akar Masalah dan Solusi Berkelanjutan
Untuk memutus mata rantai masalah ini, respons pemerintah tidak boleh berhenti pada penonaktifan pejabat atau pembongkaran fasilitas. Dibutuhkan langkah-langkah yang jauh lebih radikal dan komprehensif. Kemenkumham perlu melakukan audit internal secara menyeluruh terhadap seluruh lapas, tidak hanya di Cibinong, untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran dan celah korupsi.
Penguatan integritas dan pengawasan eksternal juga menjadi kunci. Peran Ombudsman dan lembaga pengawas independen lainnya harus diperkuat, dan rekomendasi mereka harus ditindaklanjuti secara serius. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan anggaran, prosedur penempatan narapidana, hingga mekanisme pengaduan harus ditingkatkan secara signifikan. Tanpa perubahan mendasar ini, skandal fasilitas mewah di Lapas Cibinong hanya akan menjadi episode lain dalam serial panjang permasalahan pemasyarakatan yang tak kunjung usai. Publik menanti komitmen nyata pemerintah untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang benar-benar bersih, adil, dan berintegritas.
