BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kembali menjadi sorotan publik setelah melontarkan janji ambisius: menerangi seluruh ruas Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) di wilayahnya yang minim penerangan hingga gelap gulita dalam tempo sehari. Pernyataan ini, yang secara jenaka disamakan dengan legenda Roro Jonggrang, muncul di tengah persiapan menyambut musim mudik Lebaran yang kian dekat, memicu perdebatan sengit mengenai realisme, kesiapan, dan prioritas pembangunan infrastruktur di Bumi Ruwa Jurai.
Ancaman Gelap Jalinsum di Musim Mudik
Jalinsum, sebagai arteri utama penghubung Sumatera, selalu menjadi jalur vital bagi jutaan pemudik setiap tahun. Namun, kondisi beberapa ruas jalan yang gelap gulita di Lampung, terutama pada malam hari, telah lama menjadi momok menakutkan. Minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) bukan hanya mengurangi kenyamanan berkendara, tetapi juga meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas secara signifikan. Pengemudi menghadapi visibilitas yang buruk, potensi gangguan dari kendaraan lain, dan ancaman kejahatan jalanan yang lebih tinggi.
Situasi ini kian mendesak mengingat lonjakan volume kendaraan dan aktivitas perjalanan yang masif selama musim mudik. Data tahunan sering menunjukkan peningkatan angka kecelakaan di jalur-jalur rawan, di mana penerangan yang memadai dapat berperan krusial dalam pencegahannya. Oleh karena itu, kebutuhan akan PJU yang berfungsi optimal di Jalinsum Lampung bukan sekadar fasilitas tambahan, melainkan elemen keselamatan dasar yang tak dapat ditawar.
Janji Kilat ala Roro Jonggrang: Realitas atau Retorika?
Janji Pemprov Lampung untuk “menyulap” Jalinsum menjadi terang benderang dalam sehari sontak memicu perbandingan dengan legenda Roro Jonggrang, yang ditantang membangun seribu candi dalam semalam. Meskipun pernyataan ini mungkin dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen dan kecepatan kerja, narasi tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah Pemprov memiliki stok PJU yang memadai? Apakah sumber daya manusia dan logistik yang diperlukan untuk pemasangan ribuan tiang dan lampu dalam 24 jam sudah tersedia? Bagaimana dengan infrastruktur kelistrikan pendukung?
Pengamat kebijakan publik menilai, janji semacam ini cenderung lebih bersifat retorika politik daripada rencana aksi yang terukur. Pemasangan PJU melibatkan serangkaian proses kompleks, mulai dari survei lokasi, pengadaan barang, penggalian fondasi, penanaman tiang, pemasangan lampu dan kabel, hingga penyambungan ke jaringan listrik. Proses ini, apalagi untuk ruas jalan sepanjang Jalinsum, umumnya membutuhkan waktu berpekan-pekan, bahkan berbulan-bulan, tergantung skala proyek. Menjanjikan penyelesaian dalam sehari terkesan meremehkan tantangan teknis dan logistik yang ada, serta berpotensi mengecewakan ekspektasi masyarakat jika tidak terpenuhi.
Tantangan Logistik dan Anggaran Proyek Kilat
Merealisasikan janji penerangan Jalinsum dalam hitungan jam memerlukan mobilisasi sumber daya yang masif dan terkoordinasi dengan sangat baik. Ini berarti:
- Pengadaan Cepat: Stok PJU, tiang, kabel, dan perlengkapan lainnya harus tersedia dalam jumlah besar dan siap dikirim ke lokasi.
- Tim Kerja Efisien: Ribuan pekerja instalasi terlatih harus dikerahkan secara simultan di berbagai titik sepanjang Jalinsum.
- Kesiapan Jaringan Listrik: Pasokan listrik yang stabil dan titik koneksi yang memadai harus dipastikan di setiap lokasi pemasangan.
- Koordinasi Lintas Sektor: Kerja sama antara dinas terkait (PUPR, ESDM, Dishub), kepolisian, dan PLN menjadi kunci utama.
Selain itu, aspek anggaran juga menjadi krusial. Proyek infrastruktur berskala besar seperti ini tentu membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit. Publik berhak mengetahui dari mana anggaran ini berasal, bagaimana proses pengadaannya dilakukan dalam waktu sesingkat itu, dan apakah ada prosedur yang dilewati demi kecepatan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk menghindari tudingan penyalahgunaan atau inefisiensi.
Pertanyaan Mendesak: Mengapa Baru Sekarang?
Kritik tajam turut mengemuka mengenai waktu pengumuman janji ini. Masalah penerangan Jalinsum di Lampung bukanlah isu baru; ia telah menjadi keluhan berulang dari masyarakat dan para pengguna jalan selama bertahun-tahun. Pertanyaan mendesak muncul: mengapa solusi ini baru diupayakan secara “kilat” menjelang musim mudik, alih-alih melalui perencanaan matang dan eksekusi bertahap sejak jauh hari?
Keterlambatan penanganan masalah infrastruktur krusial seringkali mengindikasikan kurangnya perencanaan jangka panjang atau prioritas yang tepat dalam agenda pembangunan daerah. Kondisi gelap Jalinsum seharusnya sudah menjadi perhatian serius jauh sebelum ancaman mudik tiba, mengingat dampak langsungnya terhadap keselamatan dan kenyamanan warga serta perekonomian daerah. Pemerintah pusat sendiri secara rutin mengingatkan daerah untuk mempersiapkan infrastruktur jelang musim mudik.
Harapan dan Desakan untuk Solusi Berkelanjutan
Meskipun skeptisisme menyelimuti janji kilat ini, masyarakat tetap berharap agar Pemprov Lampung serius mewujudkan komitmennya, setidaknya untuk memastikan Jalinsum lebih aman selama musim mudik. Namun, lebih dari sekadar solusi instan, yang dibutuhkan adalah perencanaan dan implementasi PJU yang berkelanjutan, terintegrasi, dan terawat dengan baik di seluruh Jalinsum. Ini termasuk sistem monitoring, perawatan rutin, serta alokasi anggaran yang konsisten untuk pemeliharaan.
Pemprov Lampung memiliki kesempatan untuk tidak hanya menepati janji “sehari” ini – jika memang memungkinkan – tetapi juga untuk menunjukkan visi jangka panjang dalam peningkatan infrastruktur demi keselamatan dan kesejahteraan warganya. Transparansi dalam pelaksanaan dan evaluasi pasca-mudik akan menjadi indikator penting komitmen pemerintah terhadap janji-janji yang telah diumbar kepada publik.
