SURABAYA – Prestasi signifikan diraih oleh Pemerintah Kota Surabaya seiring pengumuman empat Perangkat Daerah (PD) di lingkungannya yang berhasil menyabet predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Pencapaian ini menjadi bukti konkret atas komitmen kuat pemerintah daerah dalam mengimplementasikan penguatan reformasi birokrasi serta digitalisasi layanan publik secara berkelanjutan dan inovatif, sekaligus memberikan harapan baru akan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.
Makna Penting Predikat Wilayah Bebas Korupsi
Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) bukanlah sekadar penghargaan simbolis, melainkan pengakuan resmi terhadap unit kerja yang secara konsisten mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. KemenPAN-RB sebagai penilai utama, menetapkan standar ketat bagi institusi yang ingin meraih predikat ini. Kriteria penilaian mencakup berbagai aspek fundamental, antara lain:
- Komitmen Pimpinan dan Budaya Integritas: Adanya dukungan dan teladan kuat dari pimpinan dalam menciptakan lingkungan kerja yang bebas korupsi.
- Manajemen Perubahan yang Terstruktur: Proses restrukturisasi dan perbaikan berkelanjutan untuk menghilangkan celah korupsi.
- Penataan Tata Laksana yang Efisien: Penyederhanaan prosedur layanan yang transparan dan akuntabel.
- Penataan Sistem Manajemen SDM: Sistem rekrutmen, promosi, dan evaluasi berbasis meritokrasi serta kinerja.
- Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Pengukuran kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik.
- Penguatan Pengawasan Internal dan Eksternal: Mekanisme pengawasan yang efektif untuk mencegah dan menindak penyelewengan.
Pencapaian WBK oleh empat PD di Surabaya menunjukkan bahwa unit-unit tersebut telah memenuhi kriteria-kriteria tersebut dengan sangat baik. Ini menandakan sebuah transformasi sistematis yang menciptakan sistem layanan publik yang minim interaksi rentan korupsi dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Keempat PD tersebut berhasil menunjukkan bahwa integritas dan efisiensi dapat berjalan beriringan.
Reformasi Birokrasi dan Digitalisasi: Kunci Keberhasilan
Keberhasilan Surabaya dalam meraih predikat WBK ini tidak terlepas dari dua pilar utama yang saling mendukung: penguatan reformasi birokrasi dan intensifikasi digitalisasi layanan publik. Reformasi birokrasi fokus pada penyederhanaan prosedur, pengurangan birokrasi yang berbelit, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN). Proses ini secara aktif mengurangi peluang terjadinya pungutan liar, praktik gratifikasi, atau konflik kepentingan yang seringkali muncul akibat kompleksitas regulasi dan diskresi pejabat.
Di sisi lain, digitalisasi layanan publik berfungsi sebagai katalisator utama yang mempercepat dan memperkuat upaya reformasi. Dengan beralihnya layanan dari manual ke platform digital, interaksi langsung antara masyarakat dan petugas yang rentan terhadap praktik korupsi dapat diminimalisir secara signifikan. Layanan seperti perizinan daring, pembayaran non-tunai, dan sistem pengaduan elektronik, telah terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Surabaya secara progresif telah mengintegrasikan berbagai layanan melalui platform digitalnya, sebuah langkah strategis yang patut dicontoh oleh daerah lain. Hal ini juga sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam mendorong kemudahan layanan digital sebagai kunci reformasi birokrasi yang berdampak.
Pencapaian ini juga melengkapi berbagai inisiatif reformasi birokrasi yang telah digalakkan sebelumnya oleh Pemerintah Kota Surabaya. Misalnya, program peningkatan kapasitas ASN, sistem meritokrasi dalam penempatan jabatan, dan evaluasi kinerja berbasis digital yang telah lama diterapkan, kini membuahkan hasil nyata dalam bentuk predikat WBK. Ini menegaskan bahwa komitmen jangka panjang terhadap tata kelola pemerintahan yang baik merupakan investasi yang krusial bagi kemajuan daerah.
Dampak Positif dan Tantangan ke Depan
Raihan predikat WBK membawa dampak positif yang luas dan multidimensional. Bagi masyarakat, ini berarti akses terhadap layanan publik yang lebih cepat, transparan, adil, dan bebas biaya tambahan yang tidak perlu. Kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah akan meningkat secara substansial, yang pada gilirannya mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan daerah serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Bagi internal pemerintahan, predikat ini memacu semangat untuk terus berinovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan mempertahankan standar integritas tinggi.
Meski demikian, tantangan ke depan tidaklah ringan. Predikat WBK adalah awal, bukan akhir dari perjalanan panjang menuju pemerintahan yang bersih sepenuhnya. Pemerintah Kota Surabaya, khususnya keempat PD yang meraih predikat ini, harus mampu menjaga konsistensi dan keberlanjutan praktik anti-korupsi. Edukasi dan sosialisasi kepada seluruh jajaran ASN mengenai pentingnya integritas, etika birokrasi, dan dampak korupsi harus terus digencarkan. Selain itu, pengawasan internal dan eksternal perlu diperkuat agar setiap celah korupsi dapat segera teridentifikasi, dicegah, dan ditindaklanjuti secara tegas tanpa pandang bulu.
Ekspansi program WBK ke perangkat daerah lainnya juga menjadi agenda penting. Keberhasilan empat PD ini harus menjadi model dan inspirasi bagi unit kerja lain di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya untuk meniru dan mengadaptasi praktik-praktik terbaik dalam rangka menciptakan pemerintahan yang sepenuhnya bebas dari korupsi. Dengan demikian, Surabaya tidak hanya menjadi kota metropolitan yang maju dari segi infrastruktur, tetapi juga pelopor dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas di Indonesia, memberikan contoh nyata bahwa perubahan positif sangat mungkin diwujudkan.
