JAKARTA – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) bersama Front Mahasiswa Nasional mengumumkan rencana menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Bundaran HI. Gerakan ini bertujuan menyoroti berbagai isu krusial yang mereka rangkum dalam satu seruan: “hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri”. Pernyataan provokatif ini menjadi payung bagi sejumlah tuntutan konkret yang menyasar kebijakan pemerintah dan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Aksi ini diperkirakan akan menarik perhatian publik luas dan menekan pemerintah untuk merespons kegelisahan yang disuarakan mahasiswa.
Kondisi saat ini, dengan kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani, ditambah dengan dugaan kuat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang masih merajalela, menjadi pemicu utama gejolak ini. Mahasiswa, sebagai salah satu pilar kontrol sosial, merasa perlu turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang merasa terpinggirkan dan terbebani oleh kebijakan yang ada. Mereka menilai bahwa sistem yang berjalan saat ini justru menciptakan jurang ketidakadilan dan merugikan mayoritas masyarakat.
Tiga Tuntutan Mendesak Mahasiswa
Dalam rilis yang diterima, BEM UI dan Front Mahasiswa Nasional secara tegas mengajukan tiga tuntutan utama yang akan mereka suarakan dalam aksi mendatang. Tuntutan ini merefleksikan keprihatinan mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat:
- Penghentian Praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)
- Penurunan Harga Kebutuhan Pokok dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
- Penetapan Status Bencana Nasional untuk Wilayah Sumatra dan Flores
Ketiga poin ini saling berkaitan dan membentuk narasi besar tentang ketidakadilan dan ketidakpekaan pemerintah terhadap penderitaan rakyat. Mahasiswa melihat KKN sebagai akar masalah yang menyebabkan inefisiensi anggaran dan salah sasaran kebijakan, yang pada gilirannya berdampak pada kenaikan harga dan lambatnya penanganan krisis.
Mengurai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme sebagai Penjajahan Modern
Frasa “hentikan penjajahan negara atas rakyat sendiri” secara gamblang menempatkan KKN sebagai bentuk eksploitasi yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya sekadar pelanggaran hukum, melainkan telah menjadi sistem yang menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat kemajuan bangsa. Mahasiswa berargumen bahwa praktik-praktik ini menciptakan lingkaran setan kemiskinan dan ketidakadilan, di mana segelintir elite menikmati keuntungan sementara mayoritas rakyat menanggung beban. Tuntutan ini mengingatkan kembali pada gelombang protes mahasiswa di masa lalu yang juga menyerukan pemberantasan KKN sebagai prasyarat utama terciptanya pemerintahan yang bersih dan berpihak pada rakyat.
Desakan Penurunan Harga Kebutuhan Pokok dan BBM
Isu harga kebutuhan pokok dan BBM menjadi sorotan tajam karena dampaknya langsung dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, dan komoditas esensial lainnya, ditambah dengan fluktuasi harga BBM, secara signifikan mengurangi daya beli masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. Mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah konkret dan efektif guna menstabilkan harga, memberikan subsidi yang tepat sasaran, dan memastikan ketersediaan pasokan. Mereka menganggap kenaikan harga ini sebagai bentuk ‘penjajahan ekonomi’ yang mencekik rakyat di tengah kesulitan hidup.
Pentingnya Status Bencana Nasional untuk Sumatra dan Flores
Selain isu ekonomi dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa juga menyoroti kondisi darurat di Sumatra dan Flores. Kedua wilayah ini belakangan menghadapi serangkaian bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga erupsi gunung berapi, yang menyebabkan kerugian besar dan penderitaan bagi masyarakat setempat. Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional. Penetapan status ini diharapkan dapat mempercepat penyaluran bantuan, mobilisasi sumber daya, serta koordinasi antarlembaga dalam penanganan dampak bencana secara lebih terstruktur dan masif. Mereka menilai respons pemerintah saat ini masih belum optimal dan belum menunjukkan keseriusan yang memadai dalam menghadapi skala bencana yang terjadi.
Aksi demonstrasi ini menjadi cerminan dari kegelisahan publik yang kian meluas terhadap berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah. Mahasiswa berharap suara mereka dapat didengar dan menjadi momentum bagi perubahan signifikan demi kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
