Ekonom Celios Soroti Target Pajak RAPBN 2027 Prabowo Dinilai Terlalu Optimistis
Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, melontarkan kritik tajam terhadap draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang kini tengah digodok oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Menurutnya, postur anggaran untuk tahun depan memuat indikator makro yang terlampau optimistis, terutama terkait target penerimaan pajak. Kritik ini muncul di tengah kekhawatiran meluas mengenai tren pelambatan ekonomi domestik yang masih berlanjut.
Nailul Huda menekankan bahwa target penerimaan pajak yang ditetapkan dalam draf tersebut seolah mengabaikan realitas perlambatan ekonomi yang sedang terjadi. Pendekatan yang terlalu ambisius ini berpotensi menciptakan ketidakpastian fiskal di masa mendatang, mengingat pendapatan negara adalah tulang punggung pembiayaan program pembangunan dan belanja pemerintah.
Mengapa Target Pajak Dinilai Terlalu Optimistis?
Kritik dari Celios tidak datang tanpa dasar. Sejumlah indikator ekonomi menunjukkan adanya tekanan yang signifikan, yang berpotensi menghambat laju penerimaan negara dari sektor pajak. Beberapa poin yang disoroti meliputi:
- Pertumbuhan Ekonomi Melambat: Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif stabil, tren perlambatan global dan domestik mulai terasa. Konsumsi rumah tangga, yang menjadi pilar utama pertumbuhan, menunjukkan tanda-tanda moderasi. Sektor industri dan perdagangan juga menghadapi tantangan, yang secara langsung berdampak pada basis pajak perusahaan dan PPN.
- Tekanan Inflasi dan Daya Beli: Kenaikan harga-harga komoditas dan inflasi yang terkendali namun tetap ada, dapat menggerus daya beli masyarakat. Penurunan daya beli ini pada gilirannya akan mengurangi aktivitas konsumsi dan investasi, yang berujung pada penurunan potensi penerimaan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai.
- Kondisi Ekonomi Global yang Tidak Pasti: Situasi geopolitik global dan fluktuasi harga komoditas masih menjadi faktor risiko. Ketidakpastian ekonomi global dapat mempengaruhi kinerja ekspor dan investasi asing langsung, yang merupakan sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan penerimaan pajak negara.
- Basis Pajak yang Terbatas: Meskipun pemerintah terus berupaya memperluas basis pajak, tantangan kepatuhan dan ketergantungan pada beberapa sektor utama masih menjadi pekerjaan rumah. Penetapan target yang terlalu tinggi tanpa reformasi struktural yang masif bisa menjadi bumerang.
Risiko dan Implikasi Postur Anggaran yang Tidak Realistis
Postur anggaran yang didasarkan pada asumsi makroekonomi yang terlalu optimistis membawa sejumlah risiko serius bagi stabilitas fiskal negara. Jika target penerimaan pajak tidak tercapai, pemerintah akan dihadapkan pada beberapa skenario yang kurang menguntungkan:
Potensi Pembengkakan Defisit Anggaran: Ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan dapat memperlebar defisit anggaran. Defisit yang membengkak biasanya akan ditutup dengan peningkatan utang pemerintah, yang berarti beban fiskal yang lebih besar untuk generasi mendatang.
Pemotongan Belanja Mendadak: Untuk menjaga disiplin fiskal, pemerintah mungkin terpaksa melakukan pemotongan belanja secara mendadak di tengah tahun anggaran. Pemotongan ini bisa berdampak negatif pada program-program pembangunan infrastruktur, layanan publik, atau subsidi yang krusial bagi kesejahteraan masyarakat. Ini juga dapat mengganggu keberlanjutan proyek-proyek strategis.
Menurunnya Kredibilitas Kebijakan Fiskal: Penetapan target yang tidak realistis secara berulang dapat merusak kredibilitas pemerintah di mata investor, lembaga pemeringkat kredit, dan masyarakat umum. Kredibilitas yang rendah dapat mempengaruhi sentimen pasar dan mempersulit pemerintah dalam menarik investasi atau menerbitkan instrumen utang.
Hambatan Reformasi Struktural: Asumsi yang terlalu optimistis kadang membuat pemerintah kurang terdorong untuk melakukan reformasi struktural yang lebih dalam dan transformatif untuk meningkatkan penerimaan pajak secara berkelanjutan. Fokus mungkin bergeser ke target jangka pendek daripada perbaikan fundamental.
Kritik Ini Bukan yang Pertama Kali
Diskusi mengenai asumsi makroekonomi yang terlalu optimistis dalam penyusunan RAPBN bukanlah hal baru. Sebelum kritik terbaru dari Nailul Huda ini muncul, berbagai kalangan ekonom dan lembaga riset juga kerap menyampaikan pandangan serupa terhadap draf-draf anggaran pemerintah terdahulu. Kondisi ini menyoroti perlunya pemerintah untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menetapkan proyeksi, terutama di tengah ketidakpastian global dan dinamika ekonomi domestik yang cepat berubah.
Nailul Huda dari Celios mendesak agar pemerintah Prabowo Subianto lebih realistis dalam menyusun RAPBN 2027. Pendekatan yang lebih konservatif dan berhati-hati akan lebih bijaksana, terutama dalam mengukur potensi penerimaan pajak. Hal ini tidak hanya akan menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi pemerintah untuk merespons tantangan ekonomi yang mungkin timbul tanpa harus mengorbankan program-program esensial. Keseimbangan antara ambisi pembangunan dan kehati-hatian fiskal menjadi kunci utama dalam merancang anggaran yang kredibel dan berkelanjutan. Pemerintah diharapkan mampu meninjau kembali asumsi-asumsi tersebut dengan mempertimbangkan data dan proyeksi yang lebih komprehensif dari berbagai sumber, termasuk masukan kritis dari para ekonom dan pemangku kepentingan lainnya.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai draf RAPBN 2027 dan dokumen fiskal lainnya, Anda bisa merujuk pada situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kementerian Keuangan RI
