Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melayangkan desakan keras kepada aparat penegak hukum untuk memberikan hukuman maksimal kepada seorang kakek berinisial MD. MD diduga kuat telah melakukan pencabulan terhadap 32 siswa sekolah dasar (SD) di salah satu wilayah. Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Kapoksi PDIP DPR RI, Selly Gantina, yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap korban dan efek jera bagi pelaku kejahatan kemanusiaan ini. Kasus yang terungkap ini sontak memicu kemarahan publik dan menyoroti kembali urgensi penanganan serius terhadap kasus kekerasan seksual pada anak.
Seruan Keras untuk Penegakan Hukum Maksimal
Selly Gantina dengan lantang menyuarakan bahwa kejahatan seperti ini tidak dapat ditoleransi. “Kami dari PDIP meminta agar pelaku dihukum seberat-beratnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak ada ruang bagi kompromi dalam kasus pencabulan anak yang merenggut masa depan dan trauma mendalam bagi para korban,” tegas Selly. Ia menyoroti dampak psikologis dan sosial yang akan dialami oleh ke-32 anak tersebut. Proses hukum harus berjalan transparan, cepat, dan adil, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan tetap terjaga. PDIP juga mendesak kepolisian dan kejaksaan untuk memastikan seluruh bukti terkumpul kuat agar tuntutan hukuman maksimal bisa dijatuhkan.
Prioritas Utama: Perlindungan dan Pemulihan Korban
Selain penegakan hukum, Selly Gantina juga menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan bagi para korban. “Perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban harus menjadi prioritas utama kita. Mereka memerlukan pendampingan psikologis, medis, dan sosial agar bisa pulih dari trauma yang sangat berat ini,” ujarnya. Pendampingan ini harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), lembaga layanan psikologi anak, hingga pemerintah daerah. Lingkungan sekolah dan keluarga juga harus dipersiapkan untuk memberikan dukungan terbaik, memastikan anak-anak merasa aman dan nyaman kembali ke kehidupan normal mereka tanpa stigma. Fasilitas rehabilitasi dan terapi trauma harus mudah diakses oleh seluruh korban dan keluarganya.
Memutus Rantai Kekerasan Seksual dan Ancaman Pidana
Kasus dugaan pencabulan massal ini bukan yang pertama kali terjadi di Indonesia. Ini menjadi pengingat pahit tentang rentannya anak-anak terhadap predator di lingkungan terdekat mereka. Hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur ancaman pidana berat bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Pasal 81 dan 82 UU tersebut secara jelas menyatakan hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda. Dalam kasus pemberatan, seperti yang melibatkan lebih dari satu korban atau dilakukan oleh orang tua/wali/pengasuh, hukuman dapat ditambah sepertiga, bahkan pidana mati atau seumur hidup.
Pemerintah dan seluruh elemen masyarakat memiliki peran krusial dalam memutus rantai kekerasan seksual anak. Ini termasuk:
- Edukasi dan Pencegahan: Mengedukasi anak-anak tentang pendidikan seksualitas yang sesuai usia dan bagaimana mengenali sentuhan tidak pantas.
- Pengawasan Lingkungan: Meningkatkan pengawasan di lingkungan sekolah, rumah, dan komunitas.
- Pelaporan Cepat: Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan responsif tanpa menimbulkan rasa takut atau malu bagi korban.
- Kolaborasi Multisektor: Memperkuat kerjasama antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dinas sosial, dan masyarakat untuk penanganan yang komprehensif.
PDIP berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan memastikan hak-hak korban terpenuhi. Kasus ini harus menjadi momentum bagi semua pihak untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak di seluruh pelosok negeri. Kejadian tragis ini juga kembali mengingatkan kita akan pentingnya peran serta aktif masyarakat dalam melaporkan setiap indikasi kekerasan seksual demi masa depan generasi penerus bangsa.
