Anggota DPR Minta Penghentian Sementara Latsarmil Koperasi Merah Putih
Program Latihan Dasar Militer (Latsarmil) yang ditujukan bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih menuai sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota Komisi I DPR, Yulius Setiarto, secara tegas mendesak agar program kontroversial tersebut dihentikan sementara waktu. Desakan ini tidak hanya untuk menghentikan, melainkan juga harus disertai dengan evaluasi menyeluruh dan mendalam guna memastikan kesesuaian program dengan prinsip-prinsip koperasi serta regulasi yang berlaku.
Permintaan penghentian sementara ini muncul menyusul keheranan publik dan kalangan legislatif terhadap urgensi dan relevansi Latsarmil bagi entitas sipil seperti koperasi. Komisi I DPR, yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen, merasa perlu menyoroti isu ini mengingat potensi implikasi yang luas, meskipun secara struktural urusan koperasi biasanya berada di bawah lingkup Komisi VI. Keberadaan Latsarmil dalam kurikulum pelatihan manajer koperasi menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai tujuan sebenarnya dan mekanisme pengawasan program tersebut.
Kejanggalan Konsep Latsarmil bagi Manajer Koperasi
Konsep Latsarmil secara inheren berkaitan dengan pembentukan disiplin militer, ketahanan fisik, dan kemampuan taktis yang relevan untuk pertahanan negara. Namun, ketika diterapkan pada calon manajer koperasi, relevansinya menjadi sangat dipertanyakan. Koperasi, sebagai badan usaha berbasis kekeluargaan dan gotong royong, memiliki mandat untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan ekonomi produktif, bukan melalui pelatihan militeristik.
- Prioritas Pelatihan: Manajer koperasi seharusnya fokus pada pelatihan manajemen keuangan, pemasaran, pengembangan produk, tata kelola organisasi, dan pemahaman regulasi koperasi.
- Prinsip Koperasi: Semangat koperasi menekankan pada swadaya, tanggung jawab pribadi, demokrasi, kesetaraan, keadilan, dan solidaritas. Nilai-nilai ini kontras dengan hierarki dan komando yang menjadi ciri khas pelatihan militer.
- Potensi Penyalahgunaan: Program Latsarmil yang tidak jelas dasar hukum dan tujuannya dapat membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang atau bahkan menciptakan preseden yang tidak sehat dalam pembentukan organisasi sipil.
- Citra Koperasi: Pelatihan semacam ini berpotensi merusak citra koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang independen dan berorientasi pada pelayanan anggota.
Yulius Setiarto menekankan pentingnya meninjau ulang kurikulum dan filosofi di balik pelatihan manajer Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengingatkan bahwa pengelola koperasi perlu dibekali dengan kemampuan manajerial yang profesional, etika bisnis yang tinggi, serta pemahaman mendalam tentang ekosistem ekonomi rakyat.
Desakan Evaluasi Menyeluruh dari DPR
Evaluasi yang didesak oleh Komisi I DPR harus mencakup berbagai aspek krusial. Pertama, perlu dipastikan dasar hukum penyelenggaraan Latsarmil ini. Apakah ada regulasi yang membenarkan pelatihan militer bagi calon manajer koperasi? Kedua, sumber pendanaan program ini juga harus diusut tuntas. Siapa yang membiayai Latsarmil, dan apakah penggunaan dana tersebut sesuai dengan peruntukan koperasi?
Lebih lanjut, evaluasi harus mengkaji kurikulum dan materi pelatihan Latsarmil secara spesifik. Apakah materi yang diberikan benar-benar relevan untuk pengembangan kapasitas manajerial koperasi, atau justru lebih mengarah pada pembentukan kekuatan non-reguler? Komisi I meminta agar Kementerian Koperasi dan UKM turut serta aktif dalam proses evaluasi ini, mengingat kementerian tersebut adalah regulator utama bagi gerakan koperasi di Indonesia. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan program-program pelatihan tidak menyimpang dari koridor hukum dan semangat koperasi.
Fungsi dan Semangat Koperasi Sejati
Koperasi di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai soko guru perekonomian rakyat. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota, bukan untuk membentuk kekuatan paramiliter. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan jelas mengatur kerangka kerja dan prinsip-prinsip koperasi. Sejatinya, koperasi harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk bergotong royong, saling membantu, dan membangun kemandirian ekonomi.
Penting untuk selalu kembali pada prinsip-prinsip dasar koperasi seperti keanggotaan sukarela dan terbuka, pengendalian oleh anggota secara demokratis, partisipasi ekonomi anggota, otonomi dan kemandirian, pendidikan, pelatihan, dan informasi, serta kerja sama antar koperasi dan kepedulian terhadap komunitas. Pelatihan manajer seharusnya memperkuat prinsip-prinsip ini, bukan justru mengalihkannya ke arah yang berpotensi menimbulkan distorsi fungsi.
Antisipasi dan Tindak Lanjut
Penghentian sementara Latsarmil ini diharapkan menjadi momentum untuk meninjau ulang seluruh program pelatihan yang ada di lingkungan koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Hasil evaluasi nantinya harus menjadi dasar untuk membuat kebijakan yang lebih terarah dan sesuai dengan jati diri koperasi. Apabila ditemukan adanya penyimpangan atau pelanggaran, pihak berwenang harus menindaklanjuti dengan tegas.
Kritik dari DPR ini juga mencerminkan kekhawatiran yang lebih luas terhadap berbagai program atau inisiatif yang mungkin tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila atau undang-undang yang berlaku. Isu serupa tentang program pelatihan yang tidak relevan atau berpotensi menyimpang dari tujuan asli organisasi sipil memang kerap kali mencuat ke permukaan dan membutuhkan pengawasan ketat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan DPR untuk terus mengawasi setiap program yang dijalankan oleh organisasi masyarakat maupun badan usaha agar tidak terjadi penyalahgunaan mandat.
Pemerintah, melalui Kementerian Koperasi dan UKM, bersama dengan DPR, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap koperasi beroperasi sesuai dengan koridor hukum dan tujuan mulianya. Penghentian sementara Latsarmil ini merupakan langkah awal yang krusial menuju tata kelola koperasi yang lebih baik dan sesuai dengan semangatnya sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
