DPRD Kukar Mendesak Pemkab Perhatikan Nasib Penjaga Perpustakaan Desa Sukarela
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar), Hamdiah, menyuarakan keprihatinan mendalam atas kondisi perpustakaan desa dan kecamatan di wilayahnya, khususnya terkait nasib para penjaga yang masih banyak bekerja secara sukarela. Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Kukar untuk memberikan perhatian serius dan solusi konkrit demi keberlangsungan layanan literasi serta kesejahteraan para pegiatnya. Kondisi ini dianggap ironis mengingat peran vital perpustakaan sebagai pusat informasi dan pengembangan budaya baca di masyarakat.
Peran Krusial Penjaga Perpustakaan yang Terlupakan
Hamdiah menegaskan bahwa keberadaan petugas perpustakaan adalah tulang punggung dalam menjaga roda layanan literasi tetap berputar. Mereka tidak hanya sekadar menjaga koleksi buku, tetapi juga bertanggung jawab dalam mengelola sirkulasi, menata bahan bacaan, membantu pengunjung mencari informasi, hingga mengorganisir kegiatan-kegiatan literasi komunitas. Terlebih lagi, di banyak desa, perpustakaan menjadi satu-satunya gerbang akses masyarakat terhadap berbagai informasi dan pengetahuan, terutama bagi kalangan pelajar dan masyarakat yang tidak memiliki akses internet memadai. “Petugas perpustakaan, sekalipun sukarela, memiliki kontribusi besar. Tanpa mereka, banyak perpustakaan desa yang berpotensi mati suri,” ujar Hamdiah.
Para penjaga perpustakaan sukarela ini seringkali bekerja dengan dedikasi tinggi, namun tanpa jaminan upah atau insentif yang layak. Mereka mengabdikan waktu dan tenaganya karena panggilan hati untuk memajukan literasi di lingkungan masing-masing. Situasi ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar mengenai komitmen pemerintah daerah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan fasilitas publik esensial seperti perpustakaan.
Mendesak Intervensi Pemerintah Daerah untuk Solusi Konkret
Desakan Hamdiah kepada Pemkab Kukar bukan tanpa alasan. Ia melihat adanya urgensi untuk segera menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi sektor perpustakaan. Perhatian yang dimaksud tidak hanya sebatas pengadaan buku atau renovasi gedung, melainkan juga menyentuh aspek sumber daya manusia yang menjadi garda terdepan pelayanan.
Beberapa langkah konkret yang diharapkan dari Pemkab Kukar meliputi:
- Identifikasi Menyeluruh: Mendata secara akurat jumlah perpustakaan desa/kecamatan dan kondisi tenaga penjaga sukarela.
- Pengalokasian Anggaran: Menyediakan alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk honorarium atau insentif yang layak bagi para penjaga perpustakaan.
- Peningkatan Kapasitas: Mengadakan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi petugas perpustakaan.
- Legalitas Status: Mempertimbangkan opsi pengangkatan mereka menjadi tenaga kontrak atau status lain yang lebih terjamin.
“Pemerintah daerah harus melihat ini sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas pendidikan dan indeks pembangunan manusia,” tegas Hamdiah. Ia menambahkan bahwa dengan kesejahteraan yang lebih baik, para penjaga perpustakaan akan semakin termotivasi dan inovatif dalam menjalankan tugasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan minat baca masyarakat.
Strategi Komprehensif untuk Kesejahteraan dan Layanan Literasi Berkelanjutan
Keberlanjutan perpustakaan desa dan kecamatan tidak hanya bergantung pada fasilitas fisik, tetapi juga pada ekosistem pendukung yang kuat, termasuk sumber daya manusia yang terlatih dan sejahtera. Memberikan perhatian pada penjaga perpustakaan sukarela adalah langkah awal untuk menciptakan ekosistem literasi yang robust. Pemerintah daerah dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta, untuk mengembangkan program-program pendukung.
Upaya ini sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan non-formal dan akses informasi yang merata. Isu penting mengenai nasib penjaga perpustakaan sukarela ini sebelumnya telah mencuat di berbagai platform berita regional, menggarisbawahi urgensi yang perlu segera ditangani oleh otoritas terkait. Untuk informasi lebih lanjut mengenai peran perpustakaan desa dalam literasi nasional, pembaca dapat mengunjungi situs resmi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Dengan adanya intervensi yang tepat, diharapkan perpustakaan desa di Kutai Kartanakan tidak hanya menjadi gudang buku, melainkan juga pusat kegiatan komunitas yang hidup dan berkontribusi nyata pada kemajuan literasi daerah. Ini adalah investasi penting untuk masa depan generasi muda dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di Kukar.
